PORTALENERGI.ID — Jakarta — Beban fiskal pemerintah untuk menjaga harga energi tetap terjangkau kian berat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, alokasi subsidi energi diusulkan naik signifikan, didorong oleh melonjaknya anggaran untuk gas melon 3 kilogram dan listrik.
Subsidi LPG 3 kg diproyeksikan mencapai Rp 114,1 triliun, melonjak dari Rp 90,4 triliun pada outlook 2026. Angka ini sekaligus menjadi indikator tekanan ganda: nilai tukar rupiah yang melemah dan volume distribusi yang diprediksi tembus 8,94 juta metrik ton.
Rupiah dan Harga Aramco Menekan Anggaran
Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman, menjelaskan bahwa harga impor LPG yang terikat pada Harga Kontrak Saudi Aramco membuat anggaran sangat rentan terhadap fluktuasi kurs. Saat rupiah melemah, biaya impor otomatis membengkak.
“Kenaikan 26,2% pada subsidi LPG 3 kilogram menunjukkan bagaimana beberapa tekanan biaya dapat masuk ke keuangan negara pada saat yang bersamaan,” kata Sana dalam pernyataan resminya, Kamis (27/8).
Pelemahan rupiah memang sudah terlihat nyata. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, kurs rupiah berada di level Rp 17.856 per dolar AS pada 18 Agustus—lebih lemah dari asumsi APBN sebesar Rp 17.500 per dolar AS.
Subsidi Listrik Ikut Tertekan Pasokan Gas
Subsidi listrik juga diproyeksikan naik 17,8% menjadi Rp 130,1 triliun. Kementerian Keuangan mengaitkan kenaikan ini dengan meningkatnya biaya pasokan listrik, terutama dari pembangkit berbahan bakar gas yang harganya dipengaruhi nilai tukar dan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP).
ICP sendiri sudah berada di level 81,68 dolar AS per barel pada Juli—jauh di atas asumsi anggaran 2027 yang hanya 75 dolar AS per barel. Jika tren ini berlanjut, tekanan fiskal bisa semakin dalam.
Tenaga Surya 100 GW Jadi Andalan Jangka Panjang
Untuk menekan biaya energi ke depan, pemerintah mengandalkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berskala besar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program PLTS hingga 100 gigawatt berpotensi menghemat setidaknya Rp 73,9 triliun per tahun dari penurunan biaya pembangkitan.
Namun, transisi energi butuh waktu, sementara beban subsidi saat ini terus berjalan. Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi energi dan kompensasi sudah mencapai Rp 233 triliun pada paruh pertama 2026—menandakan pengeluaran untuk menjaga harga energi tetap terjangkau masih jauh dari selesai.
Dengan asumsi makro yang sudah terlampaui, pemerintah menghadapi dilema: menaikkan harga energi untuk mengurangi beban fiskal, atau mempertahankan subsidi dan membiarkan defisit melebar.
