JAKARTA - Pemerintah mencatat penyerapan belanja pemerintah pusat menembus angka Rp1.791,5 triliun hingga 31 Agustus 2026, atau setara 56,9 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebesar Rp3.149,7 triliun.
Capaian realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 29 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang berada di angka Rp1.388,8 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, memaparkan rincian realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun.
Penyerapan belanja K/L sudah menyentuh 60,4 persen dari alokasi pagu APBN 2026 sebesar Rp1.510,5 triliun, melonjak 33 persen dibandingkan catatan Agustus 2025 yang berada di level Rp686 triliun.
“Sebentar lagi kami memasuki bulan Oktober, bulan-bulan akhir tahun. Saya ingin menyampaikan bahwa belanja K/L menuju akhir tahun harus tetap efisien, namun harus tetap dipilih yang memberikan dampak maksimal kepada masyarakat,” ujar Suahasil.
Di sisi lain, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp879,1 triliun atau 53,6 persen dari pagu senilai Rp1.639,2 triliun. Angka tersebut melambung 25,1 persen dari Rp702,8 triliun pada kurun waktu yang sama tahun lalu.
Secara lebih detail, penyerapan belanja pegawai hingga penutupan Agustus 2026 menyentuh Rp259 triliun, setara 72,3 persen dari pagu dan menguat 21,7 persen.
Alokasi belanja pegawai utamanya difokuskan untuk mengakomodasi pengangkatan sekitar 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru serta penyaluran tunjangan bagi tenaga pendidik non-PNS.
Selanjutnya, realisasi belanja barang tercatat mencapai Rp389 triliun atau 55,1 persen dari pagu dengan kenaikan signifikan hingga 67,5 persen.
Lonjakan tersebut didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan serapan Rp131,3 triliun, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta Rp10,1 triliun, insentif insentif biodiesel Rp21,4 triliun, layanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rp11,3 triliun, serta program stabilisasi pangan Rp3,3 triliun.
Adapun porsi belanja modal mampu mencapai Rp159,8 triliun atau 56,3 persen dari pagu dan tumbuh 14,3 persen, yang dialokasikan untuk menyokong konektivitas serta ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur jaringan dan irigasi.
Realisasi ini antara lain tersebar di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp43,1 triliun, Kementerian Pertahanan Rp44,6 triliun, Polri Rp36,1 triliun, hingga Kejaksaan sebesar Rp10,4 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial (bansos) telah terserap Rp104,5 triliun atau 64,3 persen dari pagu, meningkat 3,4 persen.
Penyaluran bansos tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp21 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako Rp27,6 triliun bagi 17,6 juta keluarga, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp30,9 triliun bagi 96,7 juta peserta.
Di samping itu, pemerintah juga meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp10,7 triliun untuk 15,6 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah senilai Rp9,7 triliun bagi 954 ribu mahasiswa. Penanganan bantuan, rehabilitasi sosial, hingga penanggulangan bencana turut mencatatkan angka Rp4,6 triliun.
