JAKARTA- Program pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Pada 2026, Kalimantan Barat memperoleh tambahan kuota rumah subsidi yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini diyakini tidak hanya memberikan manfaat berupa hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pembangunan rumah rakyat memiliki efek berantai terhadap perekonomian daerah. Setiap pembangunan unit rumah melibatkan banyak pihak, mulai dari pekerja konstruksi hingga pelaku usaha lokal yang memasok material bangunan.
Peningkatan kuota rumah subsidi ini diumumkan dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Dengan tambahan kuota yang cukup signifikan, diharapkan program ini dapat membantu ribuan keluarga mendapatkan rumah yang layak sekaligus membuka peluang kerja baru di sektor konstruksi dan usaha terkait.
Peningkatan Kuota Rumah Subsidi di Kalbar
Kuota rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pada 2026. Pemerintah pusat menetapkan jumlah rumah subsidi yang akan dibangun mencapai 22.000 unit.
Angka ini lebih tinggi dari permintaan awal yang diajukan pemerintah daerah. Menteri PKP Maruarar Sirait bahkan menambah kuota tersebut setelah menerima usulan dari pemerintah provinsi.
“Tadi Pak Sekda minta 20.000 rumah subsidi, saya tambahkan jadi 22.000. Perumahan ini efeknya besar sekali bagi ekonomi daerah,” kata Maruarar.
Peningkatan kuota ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan hunian masyarakat di Kalimantan Barat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mempercepat pengurangan backlog perumahan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Dengan jumlah yang cukup besar, program ini berpotensi memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh rumah dengan harga terjangkau.
Dampak Ekonomi dari Pembangunan Rumah
Pembangunan rumah subsidi bukan hanya soal penyediaan hunian. Program ini juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor usaha.
Satu unit rumah yang dibangun membutuhkan tenaga kerja seperti tukang bangunan, pemasok material, hingga jasa transportasi untuk mengangkut bahan bangunan. Selain itu, kegiatan konstruksi juga mendorong transaksi di toko bangunan serta sektor jasa lainnya.
Efek ekonomi tersebut membuat pembangunan perumahan rakyat menjadi salah satu program strategis pemerintah. Setiap proyek perumahan mampu menggerakkan perputaran uang di tingkat lokal.
Selain memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, proyek ini juga membantu meningkatkan pendapatan usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasok pembangunan rumah.
Karena itu, pemerintah menilai program rumah subsidi memiliki manfaat ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Lonjakan Bantuan BSPS Tahun Ini
Selain rumah subsidi, pemerintah juga meningkatkan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kalimantan Barat. Program ini bertujuan membantu masyarakat memperbaiki rumah yang tidak layak huni.
Pada 2025, jumlah rumah yang mendapatkan bantuan bedah rumah mencapai 3.096 unit. Namun pada 2026, angka tersebut meningkat tajam menjadi 13.800 unit.
“Kenaikan ini luar biasa. Pemerintah daerah harus siapkan data yang akurat dan prosesnya dipercepat,” ucap Maruar.
Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, pemerintah meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data usulan BSPS yang berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi sebelum dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru). Pemerintah pusat bahkan memberikan batas waktu maksimal satu minggu bagi pemerintah daerah untuk menyerahkan data yang diperlukan.
Langkah ini dilakukan agar proses penyaluran bantuan bisa berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kemudahan Pembiayaan dan Dukungan Daerah
Selain meningkatkan kuota bantuan perumahan, pemerintah juga berupaya mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan. Secara nasional, total penyaluran KUR untuk sektor ini mencapai sekitar Rp 5 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 55 persen disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
“Kita harus bisa lebih cepat dan mudah dibanding rentenir. Bunganya sudah rendah, tinggal percepat pelayanannya,” ujar Maruar.
Selain pembiayaan, pemerintah juga menekankan pentingnya kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Maruar, kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat memperoleh rumah dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Saya minta dalam tiga hari semua kabupaten/kota di Kalbar yang belum menerapkan PBG dan BPHTB gratis segera menjalankan. Ini kebijakan pro rakyat,” tegas Maruar.
Komitmen Pemprov Kalbar Mendukung Program
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap mendukung pelaksanaan program rumah subsidi dan BSPS. Dukungan tersebut mencakup penyediaan data yang akurat serta percepatan proses perizinan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, mengatakan tambahan kuota dari pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Menurutnya, kemampuan anggaran daerah sangat terbatas jika harus mengandalkan APBD saja.
Tanpa dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi hanya mampu menangani sekitar 106 unit rumah.
Karena itu, tambahan kuota rumah subsidi hingga 22.000 unit serta peningkatan BSPS menjadi 13.800 unit menjadi kabar baik bagi masyarakat Kalimantan Barat.
“Pemprov Kalbar berkomitmen memastikan program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Harisson.
Dengan peningkatan bantuan perumahan tersebut, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami lonjakan signifikan dalam program pembangunan hunian rakyat pada tahun ini.
Program ini diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni, tetapi juga memperkuat daya beli serta menggerakkan perekonomian rakyat di daerah.
“Program ini diharapkan tak hanya memperluas akses hunian layak, tetapi juga memperkuat daya beli dan menggerakkan ekonomi rakyat di daerah,” tutup Harisson.