Menteri PPN Sebut Hilirisasi Sawit Tak Optimal Tanpa Sektor Hulu

Senin, 10 Agustus 2026 | 19:51:02 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Ka Bappenas) Rachmat Pambudy [FOTO: NET].

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menggarisbawahi bahwa pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit wajib berjalan beriringan dengan penguatan ekosistem secara menyeluruh dari sektor hulu sampai ke hilir.

“Hilirisasi tidak bisa jalan jika ekosistem tidak berkembang, hilirisasi tidak jalan jika hulu tidak diurus dengan baik,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurut pandangannya, hilirisasi industri sawit tidak dapat berjalan maksimal bilamana tata kelola sektor hulu tidak dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Maka dari itu, perluasan area perkebunan, pemacu produktivitas, hingga pengolahan hasil turunan sawit perlu berjalan dalam satu kesatuan ekosistem.

Rachmat Pambudy menambahkan bahwa pembenahan sektor hulu dan hilir mesti digarap secara bersama-sama supaya dampak positif industri kelapa sawit sanggup dinikmati secara luas oleh publik.

Sektor perkebunan dan pertanian, sambungnya, menjadi pilar krusial bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan tak cukup hanya bermuara pada dokumen atau program semata, melainkan wajib menghadirkan dampak riil bagi masyarakat.

“Perkebunan dan pertanian adalah bagian dari pembangunan nasional, perencanaan yang baik dilaksanakan saja tidak cukup, harus dirasakan dengan baik,” katanya dalam penutupan Sawit Indonesia Expo & Conference (SIEXPO) 2026 di Pekanbaru, Riau.

Menyikapi hal tersebut, Rachmat menganggap ajang SIEXPO sanggup menjadi wadah kolaborasi untuk menjembatani pelbagai pemangku kepentingan sekaligus menyelaraskan arah pertumbuhan industri kelapa sawit nasional.

Ia mengharapkan transformasi industri sawit ke depan tak sebatas berorientasi pada dongkrak angka produksi, tetapi juga sanggup menciptakan nilai tambah dan memperluas faedah ekonomi bagi masyarakat luas.

"Pastikan produksi kelapa sawit bisa dinikmati semua rakyat Indonesia, dan yang menghasilkan ikut makmur," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau konsisten mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pembenahan tata kelola industri sawit.

Langkah pembenahan tersebut, imbuhnya, turut mencakup penetapan regulasi harga bagi para petani mitra hingga peningkatan cakupan sertifikasi.

Ia membeberkan bahwasanya berkisar 20 persen kawasan perkebunan sawit Indonesia berlokasi di Riau. Berbekal porsi tersebut, Riau juga menyerap sekitar 20 persen dari pengocoran dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), termasuk bagi alokasi program beasiswa sawit.

Syahrial juga mengapresiasi penyelenggaraan SIEXPO yang dinilai konsisten dan menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun yang mana pada 2026, jumlah pengunjung diproyeksikan menembus 10.000 orang.

Ketua Panitia SIEXPO 2026 Qayuum Amri menerangkan bahwa perhelatan tahun ini tercatat disambangi 9.488 pengunjung hingga Sabtu (8/8) dan ditargetkan mampu melampaui 10.000 pengunjung sesuai estimasi pihak penyelenggara.

Di samping itu, eksibisi ini turut dimeriahkan oleh 185 eksibitor dari dalam dan luar negeri, seperti Singapura, China, Turki, hingga Malaysia.

"Artinya SIEXPO telah menjadi magnet industri kelapa sawit nasional dan internasional,” katanya.

Qayuum menaruh harapan agar agenda SIEXPO ini sanggup terus bergulir setiap tahun dengan sokongan penuh pemerintah beserta masyarakat, mengingat keberlanjutan kegiatan ini vital guna memperkuat posisi Riau sebagai salah satu tolok ukur industri kelapa sawit nasional maupun global.

Terkini