JAKARTA - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia mencermati adanya pergeseran strategi fiskal pemerintah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, yakni dari perluasan program menuju pengoptimalan serta efektivitas belanja.
Fixed Income Analyst Mirae Asset Jessica Tasijawa mengungkapkan, tantangan anggaran pada 2027 tak lagi bertumpu pada peningkatan daya belanja, melainkan memastikan tiap rupiah anggaran sanggup memberi dampak lebih masif bagi pertumbuhan ekonomi.
"Tahun 2027 bukan lagi soal meningkatkan belanja, tetapi bagaimana setiap rupiah dapat bekerja lebih keras untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi," ujar Jessica dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, penyesuaian strategi ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan anggaran 10 kementerian/lembaga (K/L) utama yang diperkirakan berbalik terkontraksi 1,4 persen pada 2027, seusai melonjak 38,5 persen di tahun 2026.
Di samping itu, alokasi belanja pegawai diprediksi susut 34,8 persen pada 2027. Situasi ini mengindikasikan adanya pengetatan serta penajaman porsi anggaran di tengah usaha pemerintah memelihara laju ekonomi.
Pemerintah sendiri membidik defisit fiskal pada 2027 menipis ke angka Rp671,2 triliun atau 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Patok target tersebut seirama dengan proyeksi pendapatan negara yang menyentuh Rp3.426 triliun atau naik 8,6 persen secara tahunan, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 6,6 persen.
Di tengah ruang anggaran yang kian terukur, pemerintah tetap mematok target pertumbuhan ekonomi setinggi 6 persen pada 2027.
Mirae Asset memandang keberhasilan target tersebut amat bergantung pada kelihaian pemerintah menyalurkan belanja ke program-program yang mengantongi daya ungkit ekonomi lebih tinggi.
Salah satu porsi penghematan bersumber dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2027 diproyeksikan susut 10,4 persen menjadi Rp240,2 triliun.
"Anggaran BGN pada 2027 turun 10,4 persen menjadi Rp240,2 triliun, sementara Mirae Asset memperkirakan realisasi MBG pada 2026 sekitar Rp168-192 triliun," jelas Jessica.
Berbekal efisiensi tersebut, pemerintah dinilai mengantongi ruang untuk melakukan pergeseran alokasi anggaran ke transfer daerah maupun program alternatif lain yang memberikan dampak ekonomi lebih nyata.
Dari sisi penerimaan, pemerintah menargetkan setoran perpajakan menyentuh Rp2.908 triliun. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) diproyeksikan tumbuh 9,9 persen, lalu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) ditargetkan naik 13,4 persen.
Jessica menilai optimalisasi Coretax, penguatan kepatuhan wajib pajak, serta percepatan aktivitas ekonomi dalam negeri bakal menjadi tumpuan utama peningkatan penerimaan.
Langkah ini diharapkan membuat pemerintah tidak bergantung pada penerimaan tak terduga (windfall) komoditas. Dari aspek pembiayaan, kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) pemerintah tergolong besar seiring jatuh tempo surat berharga negara (SBN) sekitar Rp878 triliun.
Meski begitu, aliran dana dari perusahaan asuransi dan dana pensiun yang diperkirakan menembus Rp143 triliun sanggup menjadi penyangga yield SBN di tengah potensi lonjakan pasokan obligasi negara.
Ia memproyeksikan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun pada 2027 berada di rentang 7,2 - 7,5 persen. Ruang penurunan yield terbilang terbatas akibat besarnya kebutuhan penerbitan SBN serta risiko kurs rupiah dan geopolitik.
Namun, jika stabilitas rupiah memberi celah bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali memangkas suku bunga, yield SBN tenor 10 tahun berpeluang meluncur turun ke kisaran 6,6 - 6,9 persen.
"Cerita pasar 2027 akan bertumpu pada efektivitas fiskal dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas Rupiah serta kebijakan Bank Indonesia dalam menentukan arah kebijakannya," ujar Jessica.