PORTALENERGI.ID — Al-Burhan mengumumkan inisiatif dialog pada 15 Agustus, menawarkan kekebalan sementara serta jaminan hukum, politik, dan keamanan bagi peserta perundingan yang akan dikelola mekanisme nasional independen. Proses hukum terhadap peserta yang menghadapi dakwaan akan ditangguhkan selama dialog berlangsung, tanpa menghapus hak pengadu.
Dalam pernyataannya, al-Burhan menegaskan inisiatif ini berasal dari sekelompok warga Sudan yang mengusulkan dialog kepadanya. Negara, kata dia, tidak akan menentukan agenda maupun hasil perundingan. Ia juga mulai menjalin komunikasi dengan kekuatan nasional yang mendukung negara dan institusinya untuk mengisi lembaga legislatif.
Kemenangan di Kordofan Utara dan Tekanan pada RSF
Di medan perang, tentara Sudan mengumumkan pada akhir Juli berhasil merebut kembali Bara, Jabra al-Sheikh, dan Umm Sayala di negara bagian Kordofan Utara. Posisi-posisi ini berada di jalur strategis yang menghubungkan ibu kota Khartoum dengan wilayah barat.
Militer juga mengamankan Jalan Ekspor Nasional, rute utama yang menghubungkan Khartoum melalui Omdurman menuju el-Obeid, ibu kota Kordofan Utara. Penguasaan jalur ini memperkuat posisi tentara dan menekan jalur pasokan RSF. Pada 21 Agustus, laporan menyebut tentara terus memutus jalur logistik RSF seiring meluasnya pertempuran ke Kordofan, Darfur, dan kawasan Nil Biru.
Gelombang Pembelotan dan Pertanyaan soal Kohesi RSF
Tekanan militer berbarengan dengan meningkatnya pembelotan dari kubu RSF. Pada 20 Agustus, tentara mengumumkan sekitar 318 orang, termasuk empat perwira, bergabung ke barisan mereka dengan membawa sekitar 50 kendaraan tempur sebelum bergerak ke Omdurman. Kelompok lain dari Kordofan dan Khartoum dilaporkan menyusul, termasuk 21 komandan lapangan serta 45 kombatan dari wilayah Bara yang menyerahkan diri.
Analisis yang dirilis 21 Agustus mengaitkan pembelotan dengan beberapa faktor: perkembangan medan perang, masalah internal RSF, dinamika sosial dan kesukuan, serta tekanan dari upaya tentara memutus jalur pasokan. Tren ini belum menunjukkan keruntuhan total RSF, tetapi jika berlanjut, dapat menggerus kohesi pasukan paramiliter tersebut.
Sikap Al-Burhan: Perang dan Politik Berjalan Berdampingan
Al-Burhan menolak apa yang ia sebut "perdamaian tanpa substansi" yang membawa komandan RSF Mohamed Hamdan Dagalo, atau Hemedti, dan pendukungnya berkuasa. Ia menegaskan jalan menuju perdamaian dimulai dari RSF meninggalkan kota-kota dan dikumpulkan di area yang ditentukan.
Pada 21 Agustus, ia menyatakan pertempuran akan berlanjut sampai apa yang ia sebut pemberontakan berakhir, sembari menolak gencatan senjata yang memberi ruang RSF berkonsolidasi. Namun ia tetap membuka pintu bagi perdamaian yang adil dan dialog nasional yang mengecualikan RSF.
Wakil Ketua Dewan Kedaulatan Transisi, Malik Agar, turut menyuarakan posisi pemerintah dalam perkembangan ini. Al-Burhan jelas tidak memilih antara perang dan politik—ia menjalankan keduanya secara simultan, menjaga tekanan militer sambil membuka proses politik yang menurutnya harus melindungi negara dan institusinya.