JAKARTA - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumedang mengerahkan sebanyak 17.913 agen perlindungan sosial (Perlinsos) guna mempercepat proses pendaftaran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat. Langkah masif ini ditempuh demi memenuhi target pendaftaran 458.418 Kepala Keluarga (KK) ke dalam sistem Perlinsos bentukan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Kepala Dinsos Kabupaten Sumedang Agus Kori Hidayat menyampaikan bahwa pengerahan personel ini mencakup seluruh pelosok desa serta kelurahan di wilayah tersebut. Tidak sekadar agen khusus, Pemerintah Kabupaten Sumedang turut memobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga jajaran perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengawal jalannya proses tersebut.
"Untuk mengejar target tersebut, sebanyak 17.913 agen Perlinsos dikerahkan di seluruh desa dan kelurahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga perangkat SKPD juga dilibatkan untuk membantu masyarakat," kata Agus, Jumat (28/8/2026).
Sampai saat ini, capaian pendaftaran dilaporkan telah menyentuh angka 222.944 KK atau setara 48,63% dari keseluruhan target yang dipasang. Agus menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam menuntaskan sisa target pendaftaran agar digitalisasi data kemiskinan bisa segera selesai.
"Semua dikerahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga perangkat SKPD juga dilibatkan untuk membantu masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, pendaftaran Bansos ini sejatinya bisa diakses secara mandiri oleh masyarakat dengan syarat utama memegang Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kendati demikian, bagi warga yang menghadapi keterbatasan akses atau kendala teknis, para agen di lapangan siap memberikan pendampingan secara langsung.
"Bagi warga yang mengalami kesulitan, pendaftaran dapat dibantu oleh agen Perlinsos," jelas Agus.
Sebagai informasi, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang ditunjuk langsung oleh Kemensos sebagai pionir digitalisasi Bansos. Penunjukan tersebut didasari oleh keberhasilan Sumedang dalam mengaplikasikan digitalisasi pemerintahan secara terpadu.
Upaya strategis ini diharapkan mampu mendongkrak akurasi data calon penerima secara signifikan. Melalui data yang lebih presisi, penyaluran program perlindungan sosial diharapkan makin tepat sasaran, transparan, serta menjamin bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.