JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa tingkat menabung masyarakat Indonesia masih relatif rendah, sehingga menjadi tantangan jangka panjang bagi industri perbankan nasional.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa rasio dana pihak ketiga (DPK) terhadap produk domestik bruto (PDB) baru menyentuh kisaran 42,2 persen per Desember 2025.

Capaian tersebut berada di bawah pencapaian negara-negara Asia lainnya.

“Kami memiliki tantangan yang lebih mendasar. Rasio tabungan kami baru sekitar 42%, terendah di antara peers country. Angka ini lebih rendah dibandingkan banyak negara Asia,” kata Anggito dalam Seminar Nasional dan Pelantikan ISEI Jakarta di Perbanas Institute Kampus Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Merujuk data paparannya, total DPK bank umum dan BPR/BPRS di Indonesia menembus Rp10.057 triliun per Desember 2025, sementara nilai PDB tercatat sebesar Rp23.821 triliun.

Angka rasio DPK terhadap PDB sebesar 42,2 persen tersebut membaik dibanding posisi 2024 yang berada di tingkat 39,19 persen.

Kendati demikian, angka ini masih jauh di bawah negara tetangga seperti Vietnam yang mencatatkan 127,2 persen, Malaysia 125,5 persen, Thailand 85,6 persen, India 66,0 persen, hingga Filipina 65,9 persen.

“Artinya dari sisi yang positifnya, kapasitas pembiayaan domestik masih harus terus diperkuat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan semestinya bertumpu pada dana simpanan masyarakat, bukan melulu mengandalkan modal asing.

Sebab itu, pendalaman sektor keuangan menjadi sangat krusial mengingat rasio aset keuangan Indonesia terhadap PDB baru mencapai 120 persen.

Posisi tersebut tertinggal jauh jika dibandingkan Vietnam sebesar 240 persen, Thailand 310 persen, Singapura 345 persen, serta Malaysia 350 persen.

“Ini kalau dari sisi positif sidenya kami masih memiliki ruang untuk pertumbuhan yang besar. Dengan kata lain, Indonesia bukan kekurangan peluang, Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh di sektor keuangan yang sangat besar,” tuturnya.

Di samping itu, Anggito membeberkan bahwa terdapat sekitar 49,7 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki akses rekening bank hingga akhir 2025.

Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa agenda pemerataan digitalisasi serta inklusi keuangan di Tanah Air masih menghadapi tantangan besar ke depan.

“Digitalisasi harus merupakan instrumen untuk inklusi, bukan sekedar inovasi teknologi,” pungkasnya.