JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan pemerintah akan terus membenahi ekosistem perdagangan karbon nasional secara berkelanjutan.

Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menilai bahwa Indonesia menyimpan potensi karbon yang amat melimpah, namun selama ini belum tergarap maksimal lantaran terhalang sudut pandang yang kurang tepat.

“Saya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kami ini. Karena kami paham potensinya sangat besar, namun selama ini terhenti karena ada cara pandang yang berbeda, sehingga potensi yang sedemikian besar sangat terlambat untuk direalisasikan,” kata Menhut Raja Antoni.

Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pihak pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengenai Nilai Ekonomi Karbon yang lantas disusul lewat Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 sebagai regulasi teknis di sektor kehutanan.

Menurut Raja Juli Antoni, langkah strategis ini memperoleh apresiasi positif dari beragam lembaga dunia seperti ICVCM, Verra, hingga IETA yang selama ini aktif dalam perkembangan pasar karbon global.

Selain memperkokoh payung hukum, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga mulai merintis peluang perdagangan karbon di wilayah kawasan konservasi.

Salah satu proyek percontohan kini sedang digarap di Taman Nasional Way Kambas, berbarengan dengan pembentukan Satgas Inovasi Pendanaan Taman Nasional guna mendorong skema skenario pembiayaan konservasi yang lebih inovatif lewat strategi blended finance.

“Kami berharap berbagai pendekatan baru ini, termasuk perdagangan karbon di taman nasional, dapat memperkuat forest governance menuju carbon market yang memiliki high integrity dan high quality,” ujar Raja Antoni.

Menhut pun menegaskan bahwa pemerintah hendak menjamin ekspansi pasar karbon tak sekadar melibatkan korporasi swasta, melainkan turut mengalirkan manfaat bagi publik luas.

Lantaran hal tersebut, Kemenhut memacu pembentukan proyek karbon pada Perhutanan Sosial serta Hutan Adat agar nilai ekonomi karbon mampu dirasakan secara meluas sekaligus memperkokoh kelestarian tata kelola hutan.

Di samping itu, para pelaku industri sektor karbon turut memberikan apresiasi atas langkah Kemenhut dalam menata ekosistem perdagangan karbon di Tanah Air.

Ketua Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance (ICBA) Raffael Kardinal menyatakan bahwa bermacam kebijakan yang dikeluarkan Kemenhut sangat membantu mengakselerasi pengerjaan sejumlah proyek karbon yang sedang bergulir.

“Kami sangat terbantu dengan kinerja dari Kemenhut karena kami memiliki beberapa carbon project yang sedang berjalan,” ujar Raffael.

ICBA juga membeberkan progres dari sejumlah proyek karbon, antara lain pengolahan area hutan seluas 73 ribu hektare di zona penyangga Taman Nasional Manusela, Maluku, yang saat ini dalam tahap validasi level internasional, serta proyek restorasi karbon seluas 97 ribu hektare di Halmahera Utara yang menerapkan metode carbon removal melalui penanaman kembali di lokasi bekas tebangan.