JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA menyatakan kesiapan penuh dalam menyokong penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel yang resmi diresmikan Bank Indonesia (BI) bersama jajaran industri sistem pembayaran pada Senin (17/8/2026).
Direktur BCA Santoso menerangkan bahwa para nasabah yang telah memegang kartu kredit BCA dapat secara langsung mengabaikan fisik kartu dan memperluas (extend) akses layanannya menjadi KKI berbentuk cardless.
“Kalau punya MyBCA langsung bisa applied untuk ditambah KKI-nya. Hebatnya di KKI-nya BCA ini langsung bisa menjadi sumber dana untuk transaksi QRIS,” ucapnya dalam Konferensi Pers BCA Expo 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Santoso membeberkan bahwa KKI BCA dapat dimanfaatkan sebagai basis dana untuk bermacam-macam transaksi QRIS, baik lewat metode pindaian QR merchant maupun pemindaian QR dari gawai pengguna.
Tak berhenti di situ, proses transaksi juga dapat direalisasikan dengan memanfaatkan kapabilitas fitur NFC.
“Kalau teman-teman punya handphone dan punya smartwatch bisa transaksi dengan sumber dana kartu kredit KKI. Itu sangat menarik sekali, semuanya sudah tersedia,” bebernya.
Tokoh yang juga mengemban amanat sebagai Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) tersebut menambahkan bahwa KKI pun mampu dioptimalkan menjadi sumber dana transaksi QRIS Cross Border.
“Jadi secara tidak langsung itu juga bisa menjadi sumber dana untuk transaksi QRIS cross border demikian. Jadi pada prinsipnya BCA siap, tapi sebagai ASPI industri juga akan siap,” tutupnya.
Di lain sisi, Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur BI Destry Damayanti mengutarakan bahwa perilisan KKI menjadi bagian dari deretan strategi bank sentral dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional di tengah arus ketidakpastian global.
Menurut pandangannya, ketersediaan KKI mewakili wujud nyata sarana instrumen deferred payment atau penundaan pembayaran domestik yang efisien, prudent, serta terhubung secara menyeluruh dengan struktur sistem pembayaran nasional.
"Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat," ujar Destry dalam pengumuman di Kantor BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Instrumen KKI segmen ritel dirancang agar mampu diakses dan dipergunakan oleh perorangan maupun lembaga korporasi, baik melalui skema layanan konvensional atau syariah.
Karakteristik ini yang membedakannya secara mendasar dari KKI Segmen Pemerintah yang peruntukannya dikhususkan bagi Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memfasilitasi belanja negara.
Dalam merealisasikan peluncuran tahap awal ini, BI berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) beserta tujuh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) perbankan selaku first mover, yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, dan Bank Mega. Sementara untuk skema pembiayaan syariah, BSI turut serta sebagai PJP next mover.
