PORTALENERGI.ID — Lokasi peresmian di Jembrana bukan tanpa alasan. Di kabupaten paling barat Pulau Bali itu, pemerintah sudah meninjau lahan seluas sekitar 321 hektare yang akan menjadi rumah bagi PLTS berkapasitas 321 MWp. Tahap konstruksi awal baru berjalan untuk kapasitas 1 MWp di atas lahan satu hektare, dan pembangunan berikutnya dijadwalkan mulai September 2026 dengan target rampung pada September 2027.
Bali Siapkan Lahan Kering untuk PLTS
Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya menjadi penonton dalam program ini. Gubernur Wayan Koster menyatakan komitmennya menyiapkan lahan kering atau lahan tidak produktif minimal 1.000 hektare untuk mendukung pembangunan PLTS 1.000 MWp. Lokasi pengembangan direncanakan tersebar di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.
Bahkan, Bali berpeluang mendapat tambahan kuota hingga 1.500 MWp. Hal ini menyusul arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebagai bentuk apresiasi atas kesigapan Bali menyediakan lahan. Koster siap bekerja cepat jika kuota dinaikkan, termasuk menyiapkan kebutuhan lahan hingga sekitar 1.500 hektare.
Mengapa Bali Butuh Energi Mandiri?
Target Bali Mandiri Energi 2030 bukan wacana baru. Kebijakan ini sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
"Program PLTS ini sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih. Ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari arah pembangunan Bali untuk kebutuhan generasi mendatang," ujar Koster dalam keterangannya.
Dengan kombinasi PLTS 1.000 MWp dan rencana pembangkit listrik berbahan bakar gas berkapasitas 1.550 MW, Koster menargetkan Bali tidak lagi bergantung pada pasokan energi dari luar pulau. "Paling lambat tahun 2030, Bali harus sudah mandiri energi dengan energi bersih sehingga tidak lagi bergantung secara berkelanjutan pada sumber energi dari luar Bali," tegasnya.
Manfaatnya tidak hanya soal pasokan listrik. Penggunaan tenaga surya secara masif disebut akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan bahan bakar yang didatangkan dari luar daerah. Bagi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata, lingkungan yang bersih menjadi nilai jual utama.
"Bali tidak hanya harus mandiri energi, tetapi energi yang digunakan juga harus semakin bersih. Lingkungan yang bersih akan meningkatkan kualitas, daya saing dan ketangguhan pariwisata Bali menghadapi dinamika global," tandas Koster.
Proses Singkat di Balik Kuota Bali
Keputusan memberikan kuota 1.000 MWp kepada Bali ternyata berjalan cepat. Koster mengungkapkan pembahasan dilakukan dalam pertemuan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan jajaran Kementerian ESDM pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 23.00 Wita. Sehari kemudian, program ini mendapat persetujuan Presiden Prabowo sebelum akhirnya diresmikan di Jembrana.
Peresmian tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Koperasi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Wakil Panglima TNI, Direktur Utama PLN, Direktur Utama Pertamina, serta Bupati Jembrana.
Program PLTS 100 GWp ini menjadi salah satu proyek energi terbarukan terbesar yang pernah dicanangkan pemerintah. Bagi Bali, ini adalah langkah konkret menuju kemandirian energi yang selama ini hanya menjadi wacana.
