JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah kota agar semakin adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kian kompleks, mulai dari urbanisasi, perubahan iklim, keterbatasan fiskal, hingga penguatan layanan dasar masyarakat.
"Ada wilayah-wilayah yang terlihat sangat progresif dan cepat, itu tentu ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, tetapi cukup banyak juga kota-kota yang pembangunannya stagnan, tapi masalahnya bertambah," kata Bima dalam keterangannya.
Menurut Bima, fenomena tersebut menuntut adanya pergeseran cara pandang dalam mengelola kawasan perkotaan. Pembangunan tak lagi bisa sekadar bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi harus memperkuat tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi para pemangku kepentingan.
Gagasan ini disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci dalam forum Urban & Sustainable Cities Forum yang merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia Sustainability 360 Forum 2026.
Dalam kurun waktu dua tahun masa tugasnya, Bima mengaku telah menyambangi 32 provinsi serta sekitar 150 kabupaten dan kota. Pengalaman turun ke daerah tersebut memberinya pemahaman komprehensif terkait beragam kondisi wilayah di Indonesia.
Bima mengambil contoh laju urbanisasi yang saat ini berubah menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan urbanisasi tidak lagi bisa diselesaikan hanya berlandaskan regulasi administratif semata.
Ia menegaskan pentingnya penyusunan rancangan kawasan perkotaan yang memperhitungkan keterkaitan antara fenomena urbanisasi, penataan ruang, desain wilayah, hingga efek perubahan iklim agar lonjakan penduduk tidak membebani kota.
"Anggaran miliaran bisa hilang ketika perencanaan itu tidak sesuai dengan perubahan iklim," tegasnya.
Di sisi lain, Bima menekankan bahwa konsep resilient city atau kota tangguh harus direalisasikan dalam bentuk kebijakan serta program kerja nyata di tingkat daerah.
Konsep kota tangguh tersebut jangan hanya berhenti sebagai wacana di forum diskusi, tetapi wajib diintegrasikan ke dalam rencana strategis masing-masing unit perangkat daerah.
Dalam penerapan kebijakan tersebut, faktor konektivitas antarwilayah menjadi poin krusial yang patut diperhitungkan secara matang.
Bima mencontohkan bahwa tata kelola perkotaan modern tidak boleh terisolasi oleh batas administratif semata, melainkan wajib diarahkan menuju pengembangan kawasan aglomerasi. Langkah ini diyakini membuat pembangunan wilayah perkotaan jauh lebih optimal.
"Yang efektif adalah kebijakan-kebijakan yang langsung berdasarkan harapan-harapan warga dan persoalan-persoalan di lapangan. Nah ini yang saya maksudkan hari ini, tantangannya itu melampaui wilayah-wilayah administratif. Kemendagri berusaha membangun terobosan dengan fokus pada aglomerasi-aglomerasi," tutur Bima.
