JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa posisi persediaan bahan bakar minyak (BBM) beserta cadangan strategis nasional saat ini berada dalam batasan aman pada kisaran angka 18 sampai 20 hari.
Keterangan tersebut dipaparkan oleh Bahlil seusai mengikuti jalannya Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis (17/9/2026).
Agenda sidang paripurna tersebut diselenggarakan guna mengkaji berbagai langkah taktis dalam rangka menjamin stabilitas ketersediaan sekaligus mendongkrak kemandirian sektor energi nasional di tengah gejolak ketidakpastian geopolitik global.
Bahlil menuturkan bahwa salah satu fokus pembahasan terpenting dalam forum tersebut adalah memastikan pasokan energi dalam negeri tetap terkendali menghadapi dinamika internasional.
“Hal-hal yang kami bahas adalah sudah barang tentu menyikapi geopolitik yang terjadi dengan memastikan ketersediaan energi nasional kami harus cukup. Saya sampaikan bahwa dalam rapat tadi juga kami mendiskusikan dan mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden bahwa ketersediaan untuk stok BBM kami, cadangan nasional kami berada di angka 18-20 hari. Jadi masih alhamdulillah clear,” kata Bahlil, Kamis (17/9/2026).
Di samping mengamankan suplai jangka pendek, Bahlil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo turut memberikan instruksi strategis untuk merintis kemandirian energi jangka panjang, salah satunya melalui persiapan regulasi pengembangan program E50 menyusul implementasi kebijakan biodiesel B50.
Langkah progresif ini dirancang untuk mendongkrak kapasitas domestik dalam memenuhi kebutuhan BBM secara mandiri, mengingat tingkat konsumsi solar di tanah air saat ini menyentuh angka sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sementara kebutuhan bensin berkisar antara 39 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Upaya memperkuat ketahanan energi nasional juga akan ditempuh melalui akselerasi produksi migas lewat kegiatan eksplorasi masif pada cekungan-cekungan baru serta optimalisasi sumur-sumur tua menggunakan teknologi modern.
“Termasuk di dalamnya tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk memantau terkait dengan sumur-sumur rakyat yang 45.000 itu harus dilakukan secara profesional dan kemudian tidak boleh ada pelanggaran atau dijual ke tempat lain,” tutur Bahlil.
Dalam persidangan tersebut, Presiden Prabowo menekankan perlunya kolaborasi erat antara unsur pemerintah, kalangan akademisi, serta para pelaku industri dalam merumuskan kerangka kebijakan energi masa depan.
“Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami, bahwa harus kami melakukan kerja sama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan,” ujar Bahlil.
Topik pembahasan turut menyinggung draf Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Bahlil menyampaikan bahwa DEN melaporkan adanya urgensi penguatan tata kelola kelembagaan migas agar berada di bawah koordinasi langsung Presiden.
“Hal yang tidak kalah pentingnya arahan Bapak Presiden kaitannya dengan rancangan Undang-Undang Migas yang dilaporkan oleh Dewan Energi Nasional bahwa kami akan memperkuat dengan lembaga ini akan berada langsung di bawah Bapak Presiden. Kami sebagai Menteri Teknis akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh arahan Bapak Presiden,” ungkapnya.
