JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) bakal meneruskan aspirasi terkait pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dudung menerima aspirasi tersebut dari para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, tokoh masyarakat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, serta perwakilan raja dan sultan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
"KSP akan segera melapor aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini kepada Bapak Presiden," ujar Dudung dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan bandara serta kebijakan pendukungnya dapat dikaji secara cepat, tepat, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Bali.
Pertemuan tersebut diinisiasi oleh para tokoh Bali untuk menyuarakan aspirasi serta menindaklanjuti komitmen atas rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali Ida Cokorda Gde Putra Nindia mengatakan bahwa kedatangan para tokoh adat ke KSP bertujuan memohon komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Pulau Bali.
Menurutnya, aktivitas ekonomi dan infrastruktur sejauh ini lebih terpusat di kawasan Bali Selatan, seperti Kuta, Legian, Jimbaran, Uluwatu, Nusa Dua, Tanjung Benoa, dan Pecatu, yang mengakibatkan banyak generasi muda dari Bali Utara memilih untuk merantau ke wilayah tersebut.
"Kehadiran kami bersama para penglingsir puri, tokoh masyarakat Buleleng, serta didukung raja dan sultan Nusantara adalah untuk menindaklanjuti aspirasi keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan," katanya.
Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Brigjen Pol. (Purn.) Mapparessa menyatakan bahwa keterlibatan para raja dan sultan dari berbagai daerah merupakan bentuk dukungan lembaga adat terhadap pemerataan pembangunan. Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga ditujukan untuk mendukung keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya lokal.
Dalam pertemuan itu, para tokoh adat dan masyarakat mengusulkan pembangunan bandara dengan konsep lepas pantai (offshore) di wilayah Kubutambahan guna menghindari penggusuran permukiman warga serta menjaga kesucian situs adat dan pura. Mereka pun menyampaikan bahwa proyek tersebut diusulkan agar dibiayai sepenuhnya melalui investasi swasta sehingga tidak membebani anggaran negara.