PORTALENERGI.ID — Menteri ESDM Yuliot memaparkan strategi ketahanan energi Indonesia di forum G20 Energy Abundance Ministerial Meeting di Houston, Texas, pada 14-16 September 2026. Pemerintah mengejar target produksi minyak 1 juta barel per hari dan membuka 118 wilayah kerja migas demi menekan ketergantungan impor. Program B50 disebut sebagai yang pertama di dunia dan diproyeksikan menghemat hampir USD10 miliar per tahun.
Houston, Texas — Ketahanan energi kembali jadi agenda utama dunia saat pasokan minyak terganggu konflik geopolitik. Risiko pada jalur distribusi dan infrastruktur energi membuat pasokan makin tidak pasti, sekaligus menekan harga komoditas.
Dalam forum itu, Yuliot meminta negara anggota G20 memperkuat ketahanan dan akses energi sesuai kondisi masing-masing. Indonesia menegaskan tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua negara.
Target Produksi Minyak dan 118 Wilayah Kerja Baru
Konsumsi BBM dalam negeri mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Produksi domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga sisanya masih ditutup impor.
Untuk menutup selisih itu, pemerintah menargetkan produksi minyak menembus 1 juta barel per hari. Pemerintah juga membuka peluang investasi di 118 wilayah kerja migas dengan skema fiskal yang dinilai menarik bagi investor.
B50 Jadi Andalan, Klaim Pertama di Dunia
Di sisi bahan bakar nabati, Indonesia menjalankan program B50, yakni solar yang dicampur bahan bakar nabati hingga 50 persen. Program ini diproyeksikan mensubstitusi impor solar 310 ribu barel per hari.
Penghematan yang diklaim mencapai hampir USD10 miliar per tahun. Program ini juga disebut membuka peluang lebih dari 2 juta lapangan kerja.
"Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan program B50," tegas Yuliot.
Listrik Tumbuh 5,3 Persen, RUPTL Incar 69,5 GW
Permintaan listrik nasional diperkirakan tumbuh sekitar 5,3 persen per tahun. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt.
Sebanyak 76 persen dari tambahan itu berasal dari energi terbarukan. Kebutuhan investasinya sekitar USD180 miliar, dengan sekitar 73 persen kapasitas baru terbuka bagi produsen listrik independen.
Pemerintah juga mendorong pengembangan 100 GWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk menggantikan pembangkit diesel di sistem utama. Batubara masih menjadi penopang utama pasokan listrik nasional saat ini.
Soal Clean Cooking, Indonesia Minta Kebijakan Netral Teknologi
Indonesia menilai pendekatan energi tidak bisa diseragamkan antarnegara. Setiap negara perlu ruang memilih teknologi dan sumber energi sesuai kondisi lokal, kemampuan masyarakat, dan prioritas pembangunan.
"Indonesia menyambut baik pengakuan bahwa tidak ada kesamaan solusi untuk semua (negara) dalam clean cooking. Setiap negara harus dapat memilih teknologi yang mencerminkan kondisi lokal dan keterjangkauan. Kebijakan clean cooking harus tetap netral terhadap teknologi dan didukung oleh mekanisme pembiayaan yang mencerminkan prioritas nasional," ungkap Yuliot.
Indonesia juga meminta agenda G20 ke depan tetap memberi perhatian pada transisi energi dan energi berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan energi saat ini dinilai harus berjalan seiring pembangunan sistem energi yang lebih bersih.
"G20 harus mendorong pendekatan yang seimbang yang memajukan ketahanan energi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota untuk membangun masa depan energi global yang inklusif, berkelanjutan, dan aman," jelas Yuliot.
G20 sendiri merupakan forum kerja sama ekonomi utama dunia yang mewakili mayoritas PDB dan perdagangan global. Presidensi tahun ini dipegang Amerika Serikat, dengan sektor energi tergabung dalam Energy Abundance Working Group (EAWG).
Bagi Indonesia, hasil forum ini menjadi pijakan diplomasi energi: menjaga pasokan fosil tetap jalan sambil memacu energi terbarukan dan program B50.