PORTALENERGI.ID — Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan penyimpangan pencatatan ekspor batu bara Indonesia, dengan modus selisih jumlah antara laporan dalam negeri dan data negara tujuan. Prabowo menyebut pemerintah tengah menelusuri praktik ini karena berpotensi menggerus penerimaan negara. Temuan itu disampaikan dalam dialog bersama jurnalis senior dan pakar di Hambalang, Bogor.
Prabowo mencontohkan, dokumen ekspor Indonesia bisa mencatat pengiriman 50.000 ton batu bara. Namun saat data itu dibandingkan dengan pencatatan di negara tujuan, jumlah yang diterima justru tercatat mencapai 100.000 ton.
Modus Selisih Data Laporan Ekspor
"Jadi berkali-kali kita laporan kita mengirim 50.000 ton batu bara, di negara situ 'Oh enggak, kita terima 100.000.' Catatannya ada, datanya ada semua di sini," kata Prabowo dalam dialog bersama para Jurnalis Senior dan Pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), yang disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).
Menurut Prabowo, selisih pencatatan itu jadi salah satu persoalan yang sedang diperhatikan pemerintah. Data di negara penerima dinilainya lebih sulit dimanipulasi dibandingkan pencatatan di dalam negeri.
"Jadi di dalam negeri bisa pat-guli-pat, ya. Bohong pengiriman, ya kan. Mungkin Bea Cukai disogok, lembaga ini disogok, bla bla bla bla, bisa lah. Di negara penerima barang kita kan nggak bisa," ujarnya.
Dorongan Perbaikan Sistem
Prabowo menegaskan tidak punya pilihan selain membenahi persoalan ini. Ia mengaku telah mengumpulkan seluruh pembantunya untuk membahas dampak penyimpangan tersebut terhadap perekonomian nasional.
"Jadi ini bukan soal berani, saya harus. Saya nggak ada pilihan. Saya udah kumpulin semua pembantu saya, saya bilang: 'Hei, ini kalau kita biarkan ini, negara kita dalam kondisi yang tidak akan pernah sehat, tidak akan pernah makmur. Yang miskin tambah miskin," tambahnya.
Prabowo juga mengaitkan dugaan penyimpangan ekspor batu bara dengan kondisi ekonomi nasional. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya stagnan di kisaran 5% per tahun selama tujuh tahun terakhir.
"Dan ini pun, ya kan kita tahu, 7 tahun belakangan ini kita pertumbuhannya 5% tiap tahun. Berarti kan kita tumbuhnya 35%. Ternyata setelah 35% tumbuh, masa orang miskin tambah? Iya kan? Penduduk miskin dan rawan miskin ya, dari tahun 2017 sampai 2024 itu 7 tahun, masa naik? Nah, kelas menengah kok turun? Berarti there's something wrong with our system," ujarnya.
Dampak ke Penerimaan Negara
Selisih antara laporan ekspor dan data negara tujuan berimplikasi langsung pada royalti serta penerimaan negara dari sektor batu bara. Jika volume riil yang dikirim lebih besar dari yang dilaporkan, negara berpotensi kehilangan pendapatan dari selisih tersebut.
Batu bara masih menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Nilainya yang besar membuat tata kelola pencatatan ekspor jadi krusial bagi kesehatan anggaran negara.
Pernyataan Prabowo menjadi sinyal bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan di sepanjang rantai ekspor batu bara. Pembandingan data lintas negara disebutnya sebagai kunci membongkar praktik yang selama ini sulit terdeteksi.
