PORTALENERGI.ID — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah merumuskan aturan baru soal kriteria pengguna BBM bersubsidi. Langkah ini diambil menyusul lonjakan konsumsi Pertalite yang melonjak hingga 12,92% saat harga Pertamax naik pada Juni 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah sedang memformulasikan aturan baru terkait kriteria pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Aturan ini disiapkan untuk mencegah peralihan konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.
Bahlil menyampaikan hal itu saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta. "Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya," ujarnya, dikutip Kamis (17/9/2026).
Mengapa Aturan Baru Ini Dibutuhkan
Pemerintah mencatat adanya fenomena shifting atau pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Fenomena ini muncul ketika disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite melebar.
Bahlil juga mengimbau masyarakat mampu yang mengendarai mobil bagus agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Ia menegaskan kuota subsidi dialokasikan khusus bagi kelompok kurang mampu yang benar-benar berhak.
"Makanya dalam berbagai kesempatan kan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi, karena itu kan BBM subsidi itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, ya," kata Bahlil.
Antrean Panjang di Sulawesi Selatan
Pergeseran pola konsumsi ini turut memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Salah satu wilayah yang sempat mengalami hal serupa adalah Sulawesi Selatan.
Bahlil menyebut antrean tersebut terjadi karena banyak faktor, termasuk adanya pihak-pihak yang mengantre di pompa bensin dengan maksud tertentu. "Dan alat buktinya kan udah banyak, ya," bebernya.
Meski begitu, Bahlil memastikan ketahanan cadangan stok BBM nasional berada di posisi aman, yakni di kisaran 18 hingga 20 hari. "BBM itu kan secara cadangan stok nasional kita kan dalam batas minimal nasional, 18 sampai 20 hari," tandasnya.
Konsumsi Pertalite Melonjak Pasca Kenaikan Pertamax
Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan lonjakan konsumsi Pertalite terjadi terutama saat harga BBM non-subsidi naik. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut perubahan pola konsumsi masyarakat mengikuti pergerakan harga BBM non-subsidi.
"Grafik atas ini menunjukkan adanya pergerakan harga BBM khususnya RON 90 ini Pertalite, ini konsumsinya cukup lumayan naik pasca adanya kenaikan harga BBM non-subsidi, baik itu Pertamax maupun Pertamax Turbo," jelas Wahyudi dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Menurut Wahyudi, faktor utama peningkatan konsumsi adalah disparitas harga yang semakin lebar. Ketika harga Pertamax turun, konsumsi Pertalite juga terpantau menurun, seperti yang terlihat pada Agustus 2026.
Rata-rata konsumsi harian Pertalite mencapai 82.760 kiloliter (kl) pada Juni 2026. Angka itu melonjak 6.965 kl atau 9,19% dibanding rata-rata konsumsi harian normal 75.795 kl sebelum kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026.
Pada Juli 2026, konsumsi rata-rata harian Pertalite naik lagi menjadi 85.589 kl atau melonjak 12,92% dari kondisi normal. Memasuki Agustus 2026, angkanya sedikit turun menjadi 84.368 kl seiring penurunan harga Pertamax per 1 Agustus 2026.
Kendati turun, konsumsi Pertalite pada Agustus 2026 tetap naik 8.573 kl atau 11,31% dibanding rata-rata konsumsi normal. Wahyudi menyebut disparitas harga yang masih lebar membuat masyarakat terus melakukan shifting ke BBM subsidi.
"Walaupun di akhir bulan Agustus ini harga untuk kategori Pertamax, seperti Pertamax, dan Pertamina Dex termasuk untuk Dex series itu terjadi penurunan, namun disparitas harganya ini masih cukup lebar, cukup tinggi, dan masyarakat banyak melakukan shifting penggunanya kepada BBM subsidi dan kompensasi negara," kata dia.
Formula baru yang tengah disusun Bahlil menjadi kunci untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran. Tanpa pembatasan yang jelas, beban kompensasi negara berpotensi terus membengkak seiring pergeseran konsumsi ke Pertalite.