PORTALENERGI.ID — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kelangkaan BBM di sejumlah daerah luar Jawa bukan sekadar gangguan distribusi, melainkan cerminan lemahnya kapasitas kelembagaan energi nasional. Penilaian ini muncul setelah Pemprov Sulawesi Selatan menerapkan sekolah daring dan Pemkot Makassar memberlakukan WFH bagi ASN akibat kelangkaan BBM dan LPG 3 kg.
Antrean panjang di SPBU terjadi di beberapa wilayah sekaligus. Di Kalimantan, warga bahkan terlibat keributan fisik saat mengantre. Kalimantan Timur yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak justru ikut mengalami krisis pasokan.
Sejumlah bulan sebelumnya, fenomena serupa juga melanda Sumatera Utara. Pola ini berulang di berbagai wilayah luar Jawa dengan karakteristik berbeda-beda.
Subsidi Tidak Adaptif Jadi Akar Persoalan
IESR menyoroti desain subsidi bahan bakar yang dinilai tidak lentur menghadapi perubahan pola konsumsi. Ketika harga BBM nonsubsidi naik, konsumen berbondong-bondong beralih ke jenis subsidi yang harganya ditahan.
Masalahnya, kuota per wilayah tidak cukup fleksibel menampung lonjakan permintaan itu. Antrean panjang di SPBU pun tak terhindarkan.
Kajian Jazuli, Roll, dan Mulugetta (2025) menyimpulkan reformasi subsidi BBM di Indonesia lebih bersifat politis ketimbang teknokratis. Pertarungan politik selalu melampaui pertimbangan teknis dan ekonomi.
Di wilayah perdesaan dengan infrastruktur buruk, subsidi bahkan sering gagal menjangkau kelompok sasaran. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa persoalannya struktural, bukan anomali sesaat yang bisa ditutup dengan tambahan kuota.
Ketimpangan Fiskal Perparah Kerentanan
Krisis BBM kali ini berbarengan dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Daerah di luar Jawa seolah kehilangan dua bantalan sekaligus: kepastian pasokan energi dan ruang fiskal untuk merespons guncangan.
Kalimantan Timur, misalnya, mengalami pemangkasan TKD sekitar 30 persen. Padahal daerah itu tergolong paling terdampak krisis BBM meski bukan yang paling lemah kapasitas fiskalnya.
Bagi wilayah dengan logistik jarak jauh, BBM bukan input marginal. Pasokan bahan bakar menjadi prasyarat mobilitas barang dan orang. Ketika distribusi tersendat, efeknya merembet ke layanan dasar seperti pendidikan.
Jawa relatif lebih tahan karena jaringan distribusinya rapat dan basis ekonominya beragam. Guncangan energi di sana lebih cepat terserap dibanding luar Jawa yang struktur ekonominya kurang terdiversifikasi.
Respons Daerah Makin Terbatas
Ruang fiskal yang menyempit membuat daerah sulit menggelar operasi pasar atau subsidi ongkos angkut. Guncangan energi dan keterbatasan anggaran saling mengunci, memperbesar kerentanan.
Tanpa pemangkasan TKD pun, dominasi pusat dalam pengelolaan anggaran nasional sudah sangat besar. Pemangkasan itu lebih tepat disebut pukulan tambahan pada persoalan struktural yang lama tak tuntas.
IESR menegaskan krisis energi saat ini bukan kegagalan pasar yang terjadi acak. Ini wujud nyata kegagalan kebijakan, dengan beban terberat jatuh pada wilayah berkonsumsi energi tinggi dan jaringan distribusi rapuh.
Dampaknya terasa langsung bagi ASN yang harus bekerja dari rumah, siswa yang belajar daring, serta pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran pasokan bahan bakar. Tanpa pembenahan desain subsidi dan tata kelola fiskal, pola krisis ini berpotensi berulang setiap kali harga minyak global bergejolak.