JAKARTA - Rencana mengenai keterlibatan pihak kantin sekolah dalam menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan pro dan kontra. Penerapan cara ini dipandang mampu menjadi jalan keluar untuk menjangkau institusi pendidikan di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), namun dikhawatirkan memicu kendala baru akibat belum selesainya evaluasi manajemen program.

Gagasan ini berembus pasca Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kebebasan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) guna menelaah skema alternatif pengerjaan MBG, yang sepanjang ini terpaku lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari memaparkan, salah satu skema alternatif yang tengah ditelaah yaitu mengikutsertakan kantin sekolah untuk menyajikan konsumsi bagi para peserta didik.

“Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” kata Agustina di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Kendati demikian, Prabowo mewanti-wanti agar ragam pilihan opsi kebijakan tidak diputuskan secara tergesa-gesa. Lembaga BGN diwajibkan menyusun analisis mendalam terlebih dahulu seputar landasan, kegunaan, risiko, serta tata kelola dari tiap alternatif.

“Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya,” ujar Agustina.

Apabila analisis tersebut telah rampung, BGN bakal segera menyodorkan hasil laporan serta perkembangan kajian kepada Prabowo sebelum regulasi diketok palu.

“Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan gitu,” ucapnya.

Opsi pendayagunaan kantin sekolah ini sebelumnya diproyeksikan oleh BGN sebagai formula alternatif penanganan program MBG khusus pada kawasan 3T.

Formulasi ini utamanya menyasar kawasan pelosok yang hanya dihuni oleh sedikit murid, sehingga pengerjaan proyek SPPG dipandang kurang berdaya guna secara anggaran.

Kepala BGN Nanik S Deyang menjabarkan, pengerjaan fasilitas dapur MBG tidak selamanya bisa dipaksakan di unit sekolah yang memiliki jumlah siswa minim.

“Ini masih kita lihat (skema kerja sama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur,” kata Nanik seusai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/5/2026).

Menurut Nanik, fasilitas kantin yang telah beroperasi di sekolah sejatinya dapat diberdayakan guna meramu hidangan bagi para peserta didik.

Dengan skema tersebut, pemerintah tidak perlu membangun unit SPPG baru demi melayani kelompok penerima manfaat yang berskala kecil.

“Di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif, begitu,” kata Nanik.

Ide serupa turut dilontarkan oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tatkala melangsungkan agenda kunjungan kerja menuju Asmat, Papua Selatan.

Gibran mendesak agar cakupan program MBG mampu menyentuh seluruh lapisan warga yang bermukim di wilayah pedalaman tersebut.

“Perlu kita highlight di sini bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini, di Asmat,” kata Gibran saat kunjungan kerja ke Asmat, Minggu (21/6/2026).

Sepanjang agenda kunjungan itu, Gibran menggelar musyawarah bersama pemuka agama setempat demi merumuskan peluang kolaborasi pelaksanaan program gizi tersebut.

Di samping mengandalkan kantin sekolah, lembaga keagamaan dipandang mempunyai potensi besar untuk diikutsertakan karena memiliki jaringan rantai kerja hingga ke pelosok terdalam.

“Dan tadi dengan Romo (tokoh agama) sudah kita diskusikan bahwa di area ini mungkin ke depan lebih baik MBG itu bekerja sama dengan keuskupan, dengan gereja-gereja, dengan kantin-kantin sekolah,” tuturnya.

Gibran menaruh harapan agar pola kemitraan terpadu ini mampu meluaskan daya jangkau MBG sekaligus mengawal program tersebut agar benar-benar tepat sasaran. Ia berjanji akan menindaklanjuti formula pengerjaan MBG di Asmat sekembalinya ke Jakarta.

Walau diklaim menjadi jawaban bagi kawasan 3T, wacana pendayagunaan kantin sekolah justru mendapatkan penolakan dari Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago.

Irma mengimbau BGN agar tidak buru-buru menelurkan skema baru sebelum bermacam problematika mendasar di dalam operasional MBG diselesaikan secara tuntas. Menurut pandangannya, pendirian unit dapur baru di sekolah justru rentan memicu polemik susulan.

“Jangan lagi ditambah deh dengan sekolah-sekolah kan membuat dapur baru, dapur baru, itu enggak perlu ya. Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah baru lah,” ujar Irma dalam rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Pernyataan bernada kritik tersebut dilontarkan dalam forum rapat resmi bersama Pelaksana Harian Kepala BGN Agustina Arumsari. Irma mendesak pimpinan baru BGN agar lebih fokus mengurai tumpukan kendala yang diwariskan oleh masa kepemimpinan terdahulu.

Langkah pembenahan, menurut Irma, sepatutnya dikerjakan secara simultan meliputi aspek anggaran, tata usaha, kualitas SDM, serta ketahanan operasional SPPG.

“Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan,” tegasnya.

Irma pun menyinggung perihal sejumlah pengelola unit SPPG yang sengaja menyambangi gedung DPR guna menuntut kejelasan nasib terkait kelanjutan program mereka.

Oleh karena itu, restrukturisasi manajemen wajib berjalan beriringan dengan perancangan program kerja sekaligus pemberian formula solusi atas polemik yang telanjur mencuat di lapangan.

“Jadi, bapak-bapak yang berkompeten hari ini mewakili BGN, Bapak Wakil Kepala BGN berdua, harusnya ya, evaluasi tata kelola itu berbanding lurus nih dengan rencana kerja ke depan, jadi enggak mandek. Jadi enggak banyak semua kawan-kawan yang memiliki SPPG teriak-teriak di ruangan ini meminta kepastian, karena berbanding lurus nih antara perbaikan dan jalan keluar yang akan diambil,” sambung Irma.

Ia menegaskan bahwa Komisi IX DPR berkomitmen penuh untuk terus mengawal jalannya pelaksanaan MBG, termasuk memantau proses perbaikan manajemennya.

Sudut pandang berseberangan diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Ia menyokong penuh rencana BGN mendayagunakan kantin sekolah, khususnya bagi pemenuhan siswa di area 3T.

Menurut Lalu, skema kerja tersebut sejak awal memang telah disuarakan oleh Komisi X DPR bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Kalau di Komisi X sejak awal kami justru mengarahkan seperti itu bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama di daerah-daerah yang 3T ya, ” ujar Lalu saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).

Pemberdayaan kantin sekolah dianggap menjadi pilihan yang jauh lebih rasional untuk diterapkan pada daerah kepulauan maupun kawasan terpencil. Hambatan geografis menyebabkan satu unit SPPG tidak selalu mampu menjangkau sekolah yang terpisah lautan atau berada jauh dari pemukiman warga.

“Karena tidak mungkin daerah 3T misalnya di Kepulauan Aru dapurnya di Ambon dan sebagainya, daerah-daerah kepulauan,” kata dia.

Kendati memberikan dukungan, Lalu menyerahkan segala perumusan detail teknis aturan tersebut kepada pihak BGN berkolaborasi dengan Komisi IX DPR selaku mitra kerja utamanya.

Penyusunan regulasi dinilai wajib digodok dengan menimbang aneka kendala operasional yang sepanjang ini membayangi jalannya pelaksanaan program MBG.

“Nah, ya silakan teman-teman di BGN merumuskan, tentunya dengan Komisi IX nanti mencari formula yang terbaik, manajemen yang paling pas, dan tata kelola yang paling bagus saat ini setelah melihat kejadian-kejadian yang sungguh kita semua sangat kaget,” kata dia.

Lalu menyatakan bahwa Komisi X pada dasarnya memberikan restu atas keberlanjutan MBG karena terbukti membawa efek positif bagi perbaikan nutrisi serta proses edukasi murid.

“Kami di Komisi X pada prinsipnya setuju-setuju saja, tetapi lagi-lagi bahwa BGN ini merupakan mitra dari Komisi IX,” ujar Lalu.

“Saran kami tentu bahwa Pak Mendikdasmen telah menyampaikan MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kita, maka kami di Komisi X tetap juga menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, mencerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silakan dilanjutkan,” sambung dia.

Bukan hanya menjadi jalan keluar bagi area pelosok, pelibatan kantin di sekolah dipercaya mampu memberikan efek stimulan ekonomi bagi warga sekitar. Namun, dampak positif ini wajib dibarengi kelayakan tata kelola demi menjaga standar higienitas pangan dan pemenuhan gizi utama.

“Tetapi kami tentu menyarankan tata kelola juga diperbaiki. Kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat,” pungkas dia.