JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan usulan Indonesia mengenai pembentukan ASEAN Heads of Consular Affairs Division Forum guna mempererat koordinasi perlindungan bagi masyarakat negara anggota ASEAN di mancanegara.

Juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela saat taklimat media di Jakarta, Kamis, menerangkan bahwa inisiatif tersebut mulanya dipaparkan Indonesia pada agenda pertemuan ke-29 pejabat imigrasi dan konsuler ASEAN di Kamboja, Juni lalu.

“Usulan ini kembali diangkat oleh Bapak Menlu dalam pertemuan ke-59 AMM di Manila, dan pertimbangannya adalah mengingat semakin tingginya mobilitas warga negara ASEAN,” kata Nabyl.

Nabyl menjelaskan bahwa usulan ini dirancang lantaran belum seluruh anggota ASEAN memiliki kesetaraan dalam kapasitas jaringan perwakilan maupun infrastruktur digital, yang menyebabkan perbedaan respons tiap negara saat menghadapi situasi krisis. Adanya wadah khusus ini diharapkan mampu memperkokoh sinergi kolektif ASEAN pada urusan kekonsuleran.

“Harapannya ini bisa menjadi forum tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri, terutama yang menangani isu konsuler dan pelindungan warga negara Indonesia, warga negara ASEAN,” kata Nabyl.

Lebih lanjut, Nabyl menyampaikan bahwa keanggotaan forum nantinya diisi oleh para pejabat setingkat direktur dari tiap negara yang membidangi urusan kekonsuleran serta perlindungan warga negara.

Ia menegaskan bahwa kerangka forum ini berfokus pada koordinasi dukungan bersama, penyusunan pedoman, pertukaran informasi dan praktik terbaik, standar operasional, hingga penyediaan perangkat kerja praktis.

Agenda tersebut juga ditujukan untuk mendorong program pelatihan, peningkatan kapabilitas pejabat konsuler, serta penguatan skema perlindungan masyarakat ASEAN yang berorientasi pada publik.