JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) merupakan jawaban nyata untuk mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, mengoptimalkan pergerakan warga, dan menopang sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

"Sistem BRT diharapkan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat produktivitas masyarakat, mengurangi kemacetan dan emisi karbon, serta menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Langkah tersebut ditandai oleh dimulainya peletakan batu pertama (groundbreaking) Indonesia Mass Transit Project (Mastran) di Depo BRT Leuwipanjang, Kabupaten Bandung.

Momen bersejarah ini sekaligus menandai dimulainya pembangunan fisik jaringan BRT di Wilayah Cekungan Bandung sebagai bagian dari perbaikan layanan transportasi publik perkotaan.

Penerapan BRT tersebut ditargetkan dapat menyediakan sarana angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu, ekonomis, serta terhubung lancar dengan jaringan moda transportasi lainnya.

Ia menerangkan bahwa Mastran merupakan agenda strategis pemerintah guna mengakselerasi pembenahan angkutan massal perkotaan yang ramah lingkungan dan terintegrasi.

Pada fase awal, proyek ini diprioritaskan untuk pembenahan sistem BRT di dua area metropolitan, yaitu Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA) dan Mebidang, guna memperluas jangkauan akses, memangkas durasi perjalanan, serta menguatkan tata kelola transportasi publik.

Di samping pengerjaan fisik seperti jalur khusus, halte, depo, dan Intelligent Transport System (ITS), proyek ini juga difokuskan untuk memperkokoh kapasitas kelembagaan serta kesiapan operasional pemerintah daerah.

Untuk area Cekungan Bandung, moda BRT bakal menjangkau lima wilayah, mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Memasuki tahap pengembangannya, proyek ini meliputi pembuatan koridor jalur khusus sepanjang 21 kilometer, yang disokong 34 stasiun BRT, 18 trayek langsung, sekitar 719 titik pemberhentian bus, serta ratusan bus untuk melayani pergerakan warga.

Melalui Mastran, pemerintah pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah kabupaten dan kota di Area Cekungan Bandung untuk memperkokoh fondasi angkutan massal terpadu.

BRT dirancang sebagai tulang punggung layanan yang terhubung langsung dengan kereta api, bus pengumpan, serta moda transportasi lain sehingga mobilitas warga menjadi makin efisien dan praktis dari awal perjalanan hingga tujuan akhir.

Menhub menjelaskan bahwa keberhasilan proyek transportasi massal ini tidak hanya bertumpu pada penyediaan infrastruktur semata, melainkan juga pada pembagian peran yang tegas antara pusat dan daerah.

Pemerintah pusat memegang tanggung jawab atas penguatan kapasitas kelembagaan, perancangan sistem BRT, pengerjaan jalur khusus, stasiun, depo, sarana penunjang, hingga integrasi Intelligent Transport System (ITS).

Sedangkan pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan, merumuskan regulasi, mengatur rekayasa lalu lintas, membentuk badan pengelola BRT, serta memastikan operasional dan perawatan layanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Lewat sinergi pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota di Cekungan Bandung, serta dukungan World Bank dan AFD, pemerintah optimistis Mastran bakal menjadi percontohan bagi pengembangan angkutan massal di Indonesia.

Menhub menguraikan bahwa berdasar analisis World Bank, proyek BRT Cekungan Bandung diproyeksikan sanggup meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum hingga 99 ribu orang per hari.

Capaian tersebut diperkirakan mampu memangkas durasi perjalanan hingga 11 persen, membuka peluang akses masyarakat ke lapangan kerja sebesar 25 persen, serta mengurangi emisi karbon sebanyak 196 ribu ton CO? secara bertahap.

Program Mastran terealisasi berkat kerja sama Pemerintah Indonesia bersama World Bank dan Agence Francaise de Developpement (AFD).

Sokongan dari kedua mitra internasional tersebut tak cuma berupa pembiayaan, melainkan mencakup pendampingan teknis serta pertukaran pengalaman internasional dalam membangun sistem transportasi massal perkotaan yang modern dan andal.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran program Mastran menyentuh angka sekitar Rp3,8 triliun, yang bersumber dari pinjaman World Bank sebesar 224 juta dolar AS, pinjaman AFD sebesar 40 juta dolar AS, serta dana pendamping dari Pemerintah Indonesia.

Khusus untuk pembangunan infrastruktur BRT di Kawasan Cekungan Bandung, investasi yang dikucurkan mencapai Rp1,3 triliun yang diperuntukkan bagi pembuatan jalur khusus, halte, depo, sistem ITS, dan berbagai sarana penunjang lainnya.