PORTALENERGI.ID — Hasil survei itu menjadi indikator awal tantangan komunikasi yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Analis Komunikasi Teguh Hidayatul Rachmad berpendapat, situasi politik tanpa kehadiran oposisi yang kuat justru memperbesar tantangan komunikasi. Pemerintah, menurut dia, tetap harus menjamin komunikasi publik yang terbuka dan memberi ruang bagi aspirasi masyarakat.
"Semakin besar ekspektasi publik terhadap keterbukaan, semakin penting komunikasi dua arah. Namun, kenyataannya kurangnya komunikasi dua arah dengan masyarakat menjadi blunder ke pemerintah Prabowo," ujar Teguh dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).
Resistensi Kebijakan Ancam di Tengah Minimnya Dialog
Alumnus IPB University itu mengingatkan, kekuatan politik yang solid tanpa diimbangi komunikasi publik yang memadai berpotensi memicu resistensi. Risiko tersebut dapat muncul dari berbagai lapisan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan yang tengah berjalan.
Teguh juga menyoroti dinamika di tubuh tim komunikasi kepresidenan. Pergantian pejabat yang menangani bidang ini—dari Prasetyo Hasbi, Hasan Nasbi, hingga kini Muhammad Qodari—dinilainya sebagai bagian dari dinamika yang menunjukkan perlunya penguatan strategi komunikasi secara menyeluruh.
Usulan Perbaikan Pola Komunikasi Pemerintah
Menurut Teguh, pemerintah perlu berbenah dengan mengubah gaya komunikasi yang selama ini cenderung satu arah. Masyarakat mesti menjadi bagian dari proses kebijakan, bukan sekadar penerima keputusan.
"Langkah konkretnya adalah komunikasikan masalah sebelum solusi dibuat. Libatkan publik sebelum keputusan final dan jelaskan alasan, bukan hanya keputusan," tandasnya.
Pandangan senada datang dari akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Dian Purworini. Dia menilai pola komunikasi publik pemerintah saat ini harus bergerak menuju pendekatan yang lebih dialogis, ideologis, serta inklusif.
"Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam komunikasi publik justru menjadi kunci membangun kepercayaan. Sehingga pemerintah mampu menyerap opini publik sebagai dasar pengambilan kebijakan," jelasnya.
Evaluasi terhadap strategi komunikasi ini dinilai mendesak, terutama jika pemerintah ingin mengembalikan tingkat kepercayaan publik yang merosot. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tim komunikasi presiden merespons masukan tersebut dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang nyata.
