JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter) Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar untuk tampil menjadi pemain utama dalam industri halal tingkat dunia.
"Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Kami memiliki sumber daya, populasi, dan pasar yang besar," kata Arsjad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Arsjad membeberkan bahwa nilai ekonomi halal di tingkat global pada 2024 telah menyentuh angka 2,6 triliun dolar AS atau sekitar 12 kali lipat dari realisasi APBN Indonesia pada tahun yang sama yang berada di kisaran 211,4 miliar dolar AS atau setara Rp3.350,3 triliun.
Menurut pandangannya, dengan kapitalisasi pasar yang diproyeksikan melonjak hingga 3,56 triliun dolar AS pada 2029, Indonesia memiliki peluang sangat terbuka untuk memimpin peta industri halal internasional.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan laporan GIEI 2025/2026, Indonesia masih mencatatkan rapor positif di beberapa ranah, termasuk peringkat pertama pada sektor modest fashion, peringkat ketiga di bidang media dan rekreasi, serta kenaikan posisi sektor farmasi dan kosmetik dari urutan kelima ke peringkat keempat.
Kendati demikian, pencapaian manis tersebut dinilai belum sejalan dengan kesiapan sarana infrastruktur maupun penguatan ekosistem industri halal nasional secara komprehensif.
Merujuk pada skema Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI), Arsjad menggarisbawahi bahwa tata kelola ekonomi syariah di Indonesia masih tertahan di peringkat ke-16 dunia, sehingga mendesak untuk dibenahi dari sisi regulasi, koordinasi antarlembaga, hingga perumusan kebijakan.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global," ujar Arsjad.
Ia juga menegaskan bahwa ekspansi ekonomi halal mesti memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, khususnya para pelaku UMKM, lewat ekosistem yang terintegrasi dan inklusif.
Menurutnya, setiap lini dalam ekonomi halal mengusung dimensi sosial yang kuat. Namun sampai saat ini, sinergi antara manufaktur, lembaga keuangan syariah, perdagangan, hingga sistem sertifikasi halal belum berjalan maksimal sehingga melambatkan laju pertumbuhan industri halal nasional.
Sebagai acuan jangka panjang, Arsjad mendorong penggalangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal secara masif agar menjadi pusat produksi dan penanaman modal industri halal nasional.
Ia turut memberikan apresiasi atas langkah Indonesia yang sukses menjalin 92 Mutual Recognition Agreement (MRA) bersama 24 negara, yang kian membuka lebar akses produk halal domestik menembus pasar mancanegara.
Lebih jauh, Arsjad mengusulkan inovasi paspor halal berbasis teknologi blockchain untuk menjamin keterbukaan sistem pelacakan produk halal dari rantai pasok hulu hingga hilir.
Ia pun menyoroti terobosan Global Halal Mart yang sedang dikembangkan Arab Saudi sebagai contoh nyata penguatan jejaring perdagangan halal antarnegara.
"Ekonomi halal bukan hanya milik umat Islam. Ini adalah ekosistem ekonomi yang terbuka bagi semua pihak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk saudara-saudara kami yang nonmuslim, perlu bergotong royong membangun industri halal Indonesia," katanya menambahkan.