PORTALENERGI.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kebutuhan investasi untuk proyek ambisius ini mencapai 71,3 miliar dolar AS, setara Rp1.140 triliun. Anggaran jumbo tersebut tidak hanya untuk membangun pembangkit, tetapi juga dirancang untuk mendorong kemandirian energi dan menekan beban subsidi negara.
"Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71,3 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp1.140 triliun," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Jumat (28/8).
Efisiensi Subsidi dan Serapan Tenaga Kerja
Dari sisi fiskal, program ini diproyeksikan mampu memangkas subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun. Penghematan ini dinilai krusial di tengah tekanan anggaran yang kerap membengkak akibat fluktuasi harga komoditas global.
Di sektor ketenagakerjaan, proyek ini menjadi ladang pekerjaan baru yang masif. Sekitar 3,465 juta tenaga kerja akan dibutuhkan untuk fase konstruksi, sementara 2,053 juta lainnya terserap di sektor manufaktur. Efek berantai ini diprediksi menggerakkan seluruh rantai pasok industri surya, mulai dari pabrik komponen, infrastruktur pendukung, hingga usaha kecil di sekitar lokasi proyek.
Peta Jalan dan Skema Pengembangan
Sebagai langkah awal, pemerintah telah menandai 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 MWp. Pengembangan selanjutnya akan dilakukan melalui delapan skenario utama yang mencakup berbagai segmen, mulai dari PLTS skala besar, terapung, atap, hingga pembangkit untuk kawasan industri dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Rincian skenario tersebut meliputi konversi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 12,48 GWp, PLTS skala besar melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 30,97 GWp, dan PLTS terapung 10,72 GWp. Pemerintah juga membidik pengembangan PLTS atap 9,35 GWp, PLTS untuk wilayah 3T 0,50 GWp, serta PLTS off-grid untuk kegiatan produktif 4,36 GWp.
Selain itu, PLTS nonatap untuk kawasan industri ditargetkan mencapai 7,49 GWp. Sisanya sebesar 24,13 GWp akan didorong melalui penciptaan permintaan baru dari program hilirisasi, adopsi kendaraan listrik, dan penggunaan kompor induksi.
Manfaat Lingkungan dan Dukungan PLN
Implementasi penuh program ini diperkirakan mampu memangkas emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Angka tersebut memiliki potensi nilai ekonomi karbon sekitar Rp6,31 triliun, sejalan dengan target pemerintah mencapai net zero emission.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perusahaannya untuk mendukung percepatan proyek ini. PLN disebut siap memperkuat sistem kelistrikan dan infrastruktur pendukung untuk mengintegrasikan pasokan listrik dari pembangkit surya tersebut.
"PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp," kata Darmawan.
Sebagai bukti konkret, di Bali, PLN bersama pemerintah provinsi setempat tengah menyiapkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas 1.000 MWp. Proyek yang didukung baterai penyimpanan (BESS) berkapasitas 3.300 MWh ini termasuk pengembangan klaster Gilimanuk sebesar 300 MWp. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat pasokan listrik hijau, tetapi juga mendukung sektor pariwisata Bali.
Darmawan menilai transformasi energi merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan listrik yang andal akan memperluas kegiatan usaha, mendorong pemerataan pembangunan, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan nilai investasi yang fantastis, program PLTS 100 GWp menjadi katalis bagi industri energi terbarukan dalam negeri.