JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan langkah hukum terukur dan tegas terhadap korporasi yang terbukti menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari pencabutan izin operasi hingga penelusuran ranah pidana.
Arahan ketat itu diutarakan Prabowo saat memimpin pengarahan rapat terbatas secara gabungan (hybrid) guna merespons sejumlah penanganan bencana dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pada kesempatan tersebut, Presiden secara khusus mencermati pemaparan Kapolri mengenai adanya indikasi unsur kesengajaan serta dugaan pelanggaran yang melibatkan puluhan perusahaan.
“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kami akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kami harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Prabowo.
Ia menggarisbawahi bahwa sanksi pencabutan izin bakal langsung dieksekusi begitu tim gabungan selesai memverifikasi dan mengonfirmasi keterlibatan korporasi. Kepala Negara menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi kejahatan lingkungan yang telah terbukti.
“Akan kami lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kami harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kami selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjutnya.
Dalam agenda evaluasi tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa terdapat sedikitnya 95 korporasi yang terindikasi melanggar aturan. Presiden meminta jajaran terkait memverifikasi temuan ini agar tindakan hukum dapat dijatuhkan kepada pihak yang bersalah.
Prabowo juga menginstruksikan Kapolri agar menggerakkan seluruh lini kepolisian dalam membedah kasus ini secara tuntas.
“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kami tindak. Kami tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Prabowo.
Selain memprioritaskan penindakan hukum, pemerintah diarahkan untuk memperkuat skema pencegahan karhutla lewat penyediaan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar, pengadaan perlengkapan, hingga pendampingan langsung bagi warga.
Prabowo turut menginstruksikan agar seluruh peraturan daerah yang membolehkan aktivitas pembakaran lahan berbasis izin kepala daerah segera dianulir.
Ia pun meminta seluruh pihak mempertahankan tingkat kesiapsiagaan penuh mengingat durasi satu setengah bulan mendatang diprediksi masih masuk dalam masa rawan bencana.
“Kami harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kami sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” kata Prabowo.
Presiden mengingatkan bahwa rentetan insiden karhutla saat ini harus dijadikan momentum perbaikan total untuk memperkokoh strategi mitigasi pada masa mendatang.
“Ini juga mengingatkan kami bahwa persiapan kami harus lebih masif, dan penanganan-penanganan yang akan datang saya yakin akan lebih baik dari pengalaman kami sekarang. Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kami benar-benar kendalikan,” tegasnya.