PORTALENERGI.ID — Pemerintah diminta menerbitkan RKAB 2027 paling lambat pertengahan November 2026 agar perusahaan tambang bisa menyusun rencana produksi lebih awal. Kepastian ini dinilai krusial untuk menjaga pasokan batu bara ke pembangkit listrik yang beroperasi tanpa henti.
Evident Institute menilai keterlambatan penetapan RKAB berisiko mengganggu kesinambungan pasokan energi domestik. Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo menyebut kepastian produksi harus diberikan jauh sebelum pergantian tahun.
Kebutuhan listrik berjalan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Karena itu, tambang batu bara tidak bisa menunggu hingga awal tahun untuk mengetahui berapa volume yang harus diproduksi.
Mengapa RKAB 2027 Harus Terbit Lebih Awal
Antonius menegaskan RKAB 2027 idealnya sudah ditetapkan paling lambat pertengahan November 2026. Dengan begitu, perusahaan tambang punya waktu memadai untuk menyusun rencana produksi tahun berikutnya.
"RKAB 2027 seharusnya maksimal sudah terbit pada pertengahan November. Dengan begitu, perusahaan tambang bisa menyusun rencana produksi 2027 dengan baik, termasuk untuk menjaga kebutuhan dalam negeri," ujar Antonius, Kamis (17/9/2026).
RKAB adalah dokumen yang memuat rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan tambang. Tanpa dokumen ini, perusahaan tidak bisa beroperasi secara resmi.
Penugasan Pasokan Jangan Tunggu Akhir Tahun
Selain RKAB, pemerintah dinilai perlu menetapkan penugasan kepada sumber tambang untuk memasok pembangkit listrik dan kewajiban domestic market obligation (DMO) sejak jauh hari. Penetapan yang mepet akhir tahun menyulitkan semua pihak.
"Penugasan dari pemerintah kepada sumber tambang untuk memasok listrik dan kebutuhan DMO dalam negeri lainnya perlu ditetapkan jauh hari sebelum akhir tahun. Listrik menyala 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu tanpa libur," katanya.
Antonius juga mendorong pola penugasan diarahkan menjadi jangka panjang, bukan tahunan. Kepastian itu memberi ruang bagi perusahaan tambang menyusun produksi sekaligus membantu pengguna energi mendapatkan jaminan pasokan.
"Penugasan sebaiknya bersifat jangka panjang, bukan tahunan. Dengan begitu, pemasok maupun pengguna bisa menyusun perencanaan dengan lebih baik," ujarnya.
Dampak ke PLN dan Industri Pengguna Batu Bara
Pembangkit listrik berbasis batu bara masih mendominasi bauran energi Indonesia. Pasokan yang tersendat berdampak langsung ke keandalan jaringan PLN dan biaya operasi industri.
Perusahaan tambang selama ini mengeluh soal ketidakpastian volume produksi yang harus dialokasikan untuk domestik. Tanpa kepastian lebih awal, mereka sulit menyeimbangkan komitmen ekspor dan kewajiban dalam negeri.
Evident Institute menilai pemerintah bisa memangkas risiko itu dengan menggeser jadwal penetapan RKAB dan penugasan pasokan. Langkah tersebut tidak menambah beban fiskal, hanya menata ulang waktu penerbitan regulasi.
Jika RKAB 2027 benar terbit pada pertengahan November 2026, perusahaan tambang punya sekitar enam pekan untuk finalisasi rencana sebelum tahun berganti. Waktu itu dinilai cukup untuk menyiapkan kontrak pasokan dan alokasi produksi.
