PORTALENERGI.ID — Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyatakan Amerika Serikat menginginkan dialog dengan Korea Utara dan Seoul siap memfasilitasi pertemuan tersebut. Pada saat yang sama, Lee menegaskan Korea Selatan tidak akan mengirim pasukan ke Selat Hormuz untuk terlibat dalam konflik militer AS dengan Iran.
Lee menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan, menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump secara jelas menginginkan dialog dengan Pyongyang. Menurut Lee, pembicaraan semacam itu memang belum pasti terwujud, tetapi bukan berarti mustahil.
Pemerintah Korea Selatan, kata Lee, tengah melakukan "upaya koordinasi awal" untuk memfasilitasi dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Ia menilai peluang melanjutkan dialog AS-Korea Utara justru lebih besar dibandingkan menghidupkan kembali komunikasi antar-Korea.
"Berlanjutnya dialog Korea Utara-AS akan jauh lebih mudah dibandingkan melanjutkan dialog antar-Korea," ujar Lee, seperti dikutip kantor berita Yonhap.
Sinyal Trump dan Perhitungan Nuklir Pyongyang
Trump, yang berupaya menghidupkan kembali hubungan yang ia klaim terbangun dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada masa jabatan pertamanya, menyatakan berencana bertemu Kim pada akhir tahun ini.
Presiden AS itu menyebut penting untuk "akur" dengan Kim. Ia juga menyoroti kepemilikan 57 senjata nuklir Korea Utara yang disebutnya "sangat kuat".
Seoul memiliki penilaian berbeda soal jumlah hulu ledak nuklir Pyongyang. Pemerintah Korea Selatan memperkirakan Korea Utara menguasai sekitar 80 hingga 120 hulu ledak nuklir.
Korea Utara, yang dalam beberapa tahun terakhir mendapat dukungan penting dari Rusia, belum memberikan respons jelas terhadap sinyal Trump.
Hubungan Antar-Korea yang Memburuk Sejak 2019
Relasi antar-Korea sempat mencapai titik terbaik pada 2018. Namun hubungan itu merosot setelah perundingan antara Kim dan Trump kandas pada Februari 2019.
Ketegangan kedua negara kembali memuncak setelah kantor penghubung antar-Korea di Kaesong diledakkan pada 2020. Kantor itu semula dibangun untuk memperbaiki hubungan di Semenanjung Korea.
Pada Kamis, pengadilan di Seoul memerintahkan Korea Utara membayar sekitar 32,5 juta dolar AS atas penghancuran gedung Kantor Penghubung Antar-Korea tersebut. Putusan itu menjadi babak baru sengketa hukum antara kedua negara yang secara teknis masih berstatus perang.
Seoul Perkuat Poros Asia Tengah di Tengah Tekanan AS
Di tengah dinamika itu, Korea Selatan berupaya memperluas jaringan diplomatiknya ke kawasan lain. Pertemuan puncak presidensial pertama antara Seoul dan lima negara Asia Tengah digelar pada Rabu.
Forum itu bertujuan membangun keterlibatan ekonomi yang lebih dalam dengan negara-negara yang berhaluan Rusia tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya Seoul memperkuat pengaruh regional tanpa terikat pada satu blok kekuatan besar.
Penolakan Tegas Kirim Pasukan ke Selat Hormuz
Meski tekanan dari AS meningkat, Lee mengulang tiga kali pernyataan bahwa Korea Selatan tidak akan mengerahkan pasukan ke Selat Hormuz. Ia menegaskan tidak akan ada keterlibatan dalam konflik maupun perang.
"Biarlah jelas. Tidak akan ada pengiriman pasukan yang mengarah pada keterlibatan dalam konflik. Tidak akan ada keterlibatan atau keikutsertaan dalam perang," kata Lee.
Sikap itu muncul setelah gelombang protes mewarnai Korea Selatan dalam beberapa pekan terakhir. Sebagian besar masyarakat menolak potensi pengerahan aset militer negara itu ke Selat Hormuz.
Lee menambahkan Korea Selatan hanya akan "melakukan aktivitas minimum yang diperlukan" untuk melindungi kapal dagang dan jalur pelayaran minyaknya sendiri. Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilintasi sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Pernyataan Lee menempatkan Seoul pada posisi berhati-hati: membuka pintu diplomasi dengan Pyongyang, tetapi menutup opsi keterlibatan militer di Timur Tengah. Kombinasi itu mencerminkan upaya Korea Selatan menjaga kedaulatan kebijakan luar negerinya di tengah persaingan kekuatan besar.