JAKARTA - Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus secara konsisten bertransformasi agar lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan warga, serta disokong pemanfaatan teknologi, komitmen, dan kolaborasi dari seluruh penyelenggara layanan.

Sebagai Wujud nyata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Republik Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) sebagai bentuk sinergi serta komitmen bersama.

“Melalui sinergi lintas sektor, Gerakan Nasional Pelayanan Publik diharapkan mampu menghadirkan perbaikan layanan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut diutarakannya dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) yang digelar di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (24/7).

Dalam kerangka GNPP, Kementerian PANRB bakal memperkuat formulasi kebijakan, pembinaan, hingga pemantauan dan evaluasi guna menggenjot mutu pelayanan publik secara berkala.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri menjamin gerakan ini dapat diimplementasikan secara berkesinambungan di seluruh jajaran pemerintah daerah. Sementara Ombudsman RI berperan mengawal kualitas lewat pengawasan, penanganan aduan, dan pemanfaatan masukan warga.

Rini menekankan bahwa wajah pelayanan publik sejatinya tidak diukur dari megahnya gedung atau canggihnya sarana teknologi, melainkan dari besarnya dedikasi para aparatur yang bertugas melayani masyarakat setiap harinya.

Ia menambahkan, di tangan para ASN dan seluruh elemen penyelenggara pelayanan publik inilah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara dibangun.

Lebih lanjut, Menteri Rini menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh lini layanan publik dimaksimalkan untuk bertransformasi ke sistem digital supaya warga tidak perlu lagi mengantre berjam-jam.

Oleh sebab itu, Kementerian PANRB kini tengah berupaya mengakselerasi integrasi layanan digital bersama tim komite percepatan transformasi pemerintahan digital.

“Transformasi ini tidak dapat diwujudkan kalau kami tidak semuanya memiliki komitmen. Atas dasar itulah GNPP itu menjadi gerakan bersama untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang semakin mudah berintegritas dan berorientasi kepada masyarakat,” tuturnya.

GNPP ini, sambung dia, menjadi pendorong utama percepatan migrasi layanan digital. Simbol 24/7 mencerminkan semangat pelayanan berkesinambungan yang siap merespons kebutuhan publik kapan saja.

“Jadi masyarakat merasakan bahwa kami semuanya para ASN, para birokrat atau para pembantu Presiden ini, tentunya siap untuk setiap saat hadir untuk terus menerus melayani masyarakat,” kata Rini.

Mengusung tema Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas, ia menegaskan bahwasanya frasa tersebut bukan sekadar slogan di atas kertas, melainkan janji nyata yang mewujud dalam setiap kebijakan dan tindakan aparatur.

Ia menerangkan bahwa rasa tulus akan membuahkan kepedulian, kecepatan memberi kepastian hukum, sedangkan integritas bertugas memupuk kepercayaan masyarakat.

Rini juga menegaskan GNPP bukanlah program milik Kementerian PANRB semata, melainkan gerakan kolektif seluruh penyelenggara layanan. Tolok ukur keberhasilannya bukan dari banyaknya agenda, melainkan dari seberapa luas masyarakat merasakan manfaat perbaikan layanan.