JAKARTA - Emiten pengelola rumah sakit, PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO), secara resmi menyelenggarakan forum ilmiah Siloam Robotic Summit 2026. Agenda akbar tersebut mengusung tajuk Transforming Surgery Through Robotics: Advancing Precision Across Surgical Disciplines pada hari Sabtu (18/7/2026).

Penyelenggaraan Siloam Robotic Summit 2026 ini digagas sebagai wujud respons konkret terhadap kian melonjaknya keperluan penanganan layanan operasi bedah kompleks di dalam negeri.

President Director Siloam International Hospitals David Utama menjabarkan bahwa tingginya urgensi layanan bedah kompleks ini terefleksi dari besarnya arus devisa negara yang mengalir ke luar negeri demi berobat, dengan nilai mencapai Rp170 triliun.

“Kami ini kehilangan devisa Rp170 triliun setiap tahun untuk orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Artinya apa? Artinya, masyarakat yang spending hingga Rp170 triliun ini memang mereka yang benar-benar mau mencari kesembuhan tetapi tidak mempercayai kondisi lokal,” jelasnya dalam agenda Siloam Robotic Summit 2026 di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap mutu kesehatan domestik ditengarai akibat masih terbatasnya ketersediaan perangkat teknologi kedokteran yang mutakhir di tanah air saat ini.

Guna menangkap potensi pasar tersebut, SILO mengimplementasikan metode penataan jaringan rumah sakit lewat skema klasterisasi (archetype). Langkah ini didukung penuh oleh penyediaan fasilitas alat medis yang mumpuni.

Manajemen perseroan meyakini bahwa loyalitas serta kepercayaan pasar domestik hanya dapat diperoleh kembali apabila sektor industri kesehatan dalam negeri mampu menyajikan standarisasi klinis kelas dunia. Target tersebut salah satunya diakselerasi melalui penambahan unit bedah robotik.

"Jadi, hari ini Indonesia sedang berupaya tentunya dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk bagaimana menangkap patient outcome [senilai Rp170 triliun] untuk kasus-kasus pun yang sulit. Itulah kenapa robotik menjadi penting. Jadi inilah yang sedang menjadi fokus kami," ujarnya.

Langkah strategis ini berjalan beriringan dengan komitmen dari pihak otoritas pembuat kebijakan. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kemenkes Yuli Farianti menerangkan bahwa perbaikan ini sejalan dengan misi pemerintah dalam memacu ekosistem kesehatan nasional.

Rianti menambahkan, pemerintah bahkan telah menerbitkan regulasi berkekuatan hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi robotik medis. Ketentuan tersebut diakomodasi lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

"Sebetulnya ini juga sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, yaitu penggunaan layanan menggunakan robotik. Di mana Kementerian Kesehatan sangat-sangat mendukung sekali untuk pembentukan ekosistem penggunaan robotik ini," ujar Rianti.

Pemerintah menilai integrasi metode bedah robotik bakal menyumbang efisiensi masif bagi pelaku industri kesehatan maupun pasien karena tingkat akurasi yang tinggi. Di samping mereduksi ukuran luka sayatan operasi, sistem ini diklaim andal menekan risiko infeksi pascatindakan.

Nilai tambah lain dari operasi berbasis mekanik pintar ini tertumpu pada tingkat kecepatan fase pemulihan. Percepatan masa kesembuhan ini secara otomatis akan memangkas durasi rawat inap (length of stay) para pasien di area bangsal perawatan.

Ke depannya, pihak kementerian berkomitmen untuk menyelaraskan standar baku operasional pelayanan. Hal tersebut wajib dipenuhi demi memberikan jaminan keselamatan yang menyeluruh bagi pasien di segenap jaringan rumah sakit.

"Nanti standarnya juga akan kami samakan karena ini teknologi baru tentu saja kami masih perlu berdiskusi lebih lanjut. Sehingga nanti kedepannya Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan standar yang isinya baik tata kelola klinis, standar kompetensi SDM-nya, dan juga standar peralatan," pungkas Yuli.