JAKARTA - Pemerintah Indonesia hingga kini terus menyalurkan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi, sehingga harga yang ditawarkan di pasaran jauh di bawah harga keekonomiannya.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa selisih harga pasar dengan harga asli yang ditanggung APBN menciptakan beban fiskal yang semakin berat bagi keuangan negara.

Berdasarkan catatannya, harga asli BBM Pertalite menyentuh Rp16.100 per liter walau dijual seharga Rp10.000 per liter, sedangkan Solar Subsidi memiliki harga asli Rp12.000 per liter tetapi dilepas seharga Rp6.800 per liter.

"Hari ini kami subsidi, Biosolar kami harganya kalau Ibu Bapak beli, Biosolar Rp 6.800. Berapa harga produksinya? Rp 12.000 keekonomiannya. Kami beli Pertalite Rp 10.000, dimanapun Rp 10.000. Berapa nilai keekonomiannya? Rp 16.100," katanya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Senin (27/7/2026).

Tingginya ketergantungan pada pasokan impor menjadi pemicu utama kerentanan energi nasional, di mana kebutuhan BBM mencapai 1,6 juta barel per hari (bph) sementara produksi dalam negeri hanya kisaran 600 ribu bph.

Eddy menegaskan bahwa ketimpangan tersebut berujung pada tekanan fiskal yang kian besar karena negara harus mengeluarkan dana melimpah guna memboyong bahan baku impor.

"Hari ini dari segi ketahanan energi, kami masih menggantungkan harapan pada impor. Untuk menggerakkan mobilitas ekonomi kami secara keseluruhan. Ini kemudian membawa tekanan kepada fiskal kami," tuturnya.

Selain sektor BBM, harga jual liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang disubsidi pemerintah turut menanggung beban pasokan bernilai jumbo pada setiap tabungnya.

Eddy membeberkan bahwa harga keekonomian gas melon tersebut sebenarnya menembus Rp56.000 per tabung, namun dilepas ke masyarakat seharga Rp20.000 hingga Rp21.000 per tabung.

"LPG 3 kg, Ibu Bapak, harganya kurang lebih Rp 20.000-Rp 21.000. Keekonomiannya Rp 56.000. Jadi dalam satu tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah Rp 36.000. Kami kebutuhannya (LPG) adalah 8 juta ton per tahun. 80% impor," jelasnya.

Besarnya nilai subsidi ini memicu persoalan baru karena penyalurannya dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Mengutip data Dewan Energi Nasional (DEN), Eddy menyebutkan bahwa alokasi subsidi energi mayoritas belum tepat sasaran sehingga pembenahan data penerima menjadi hal yang amat mendesak.

"Menurut Dewan Energi Nasional, 63% subsidi energi kami salah sasaran," kata Eddy.

Oleh sebab itu, ia menilai bahwa percepatan penggunaan energi terbarukan serta program dekarbonisasi menjadi langkah kunci untuk memangkas ketergantungan impor di masa depan.

"Jadi transisi energi yang kami lakukan saat ini adalah bagian dari commitment kami untuk melakukan dekarbonisasi tersebut. Dan menurut saya hari ini target dekarbonisasi melalui transisi energi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi seluruh dunia," tandasnya.