PORTALENERGI.ID — Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernadus Irmanto menyebut penguasaan teknologi jadi penghambat utama hilirisasi nikel nasional. Indonesia memang pemilik cadangan nikel terbesar dunia, tetapi hampir semua fasilitas pengolahan dibangun bersama mitra asing. Tanpa kemampuan riset sendiri, nilai tambah nikel berisiko tetap mengalir ke luar negeri.
Indonesia duduk di puncak sebagai negara dengan sumber daya dan cadangan nikel terbesar di dunia. Namun posisi itu belum cukup membuat hilirisasi nikel berjalan mulus. Persoalan teknologi disebut sebagai penghambat utama.
Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernadus Irmanto mengungkapkan hal itu dalam acara Katadata SAFE 2026 di Jakarta, Rabu (16/9). Menurut dia, bangsa ini belum punya kemampuan mengolah nikel lebih lanjut tanpa bantuan pihak luar.
"Indonesia punya resources. Indonesia unfortunately enggak punya teknologi untuk mengolah nikel lebih lanjut," kata Anto, sapaan akrabnya.
Hampir Semua Proyek Pakai Mitra Asing
Praktik di lapangan menunjukkan hal serupa. Hampir seluruh pembangunan fasilitas pengolahan nikel di Tanah Air melibatkan perusahaan tambang bersama mitra teknologi dari luar negeri. Sebagian proyek bahkan menggandeng produsen baterai hingga kendaraan sebagai penjamin pasar.
Artinya, hilirisasi nikel Indonesia masih bergantung pada teknologi sekaligus pasar asing. Menjadi pemegang saham di perusahaan pengolahan pun tak otomatis membuat Indonesia bisa mengendalikan fasilitas tersebut.
Anto menilai penguasaan teknologi hanya bisa diraih lewat pembangunan kapasitas riset dan pengembangan (R&D) nasional. Targetnya, Indonesia tidak sekadar mengoperasikan teknologi bawaan mitra, tetapi juga mampu mengembangkannya sendiri.
Pasar Domestik Masih Jadi Persoalan
Ketergantungan tidak berhenti di teknologi. Anto menyebut beberapa proyek INCO punya mitra offtaker dari mancanegara. Di Pomalaa, pembelinya adalah Ford Motor Company dari Amerika Serikat. Sementara satu proyek lain menggandeng Ecopro asal Korea Selatan.
"Offtaker yang join di investment itu enggak ada offtaker-nya Indonesia," ujarnya.
Kondisi itu dinilai perlu jadi perhatian serius. Indonesia disebut perlu membangun ekosistem industri dan pasar domestik agar nilai tambah nikel tidak sepenuhnya bergantung pada negara lain.
Anto juga mengingatkan risiko jangka panjang. Seiring berkembangnya industri baterai global, limbah baterai atau scrap nikel akan makin banyak tersedia di berbagai negara. Pasokan sekunder itu berpotensi menurunkan kebutuhan dunia terhadap nikel primer dari Indonesia.
"Yang kita khawatirkan sekarang adalah, karena kita sangka ketergantungan kita terhadap teknologi dan market itu terlalu besar ke yang lain, padahal akhirnya nanti kita meng-exploit sumber daya, kita kirimkan ke negara lain," katanya.
Serapan Tenaga Kerja Bukan Ukuran Tunggal
Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif menyoroti sisi lain. Menurut dia, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap. Manfaat baru optimal kalau fasilitas yang dibangun benar-benar beroperasi penuh.
"Apabila pabriknya sendiri tidak beroperasi secara optimal, maka tentu saja serapannya tidak seperti yang kita harapkan sebelumnya," kata Aditya.
Persoalan utama rantai industri baterai berbasis nikel, lanjutnya, adalah ketersediaan pasar. Pasar domestik untuk baterai jenis ini belum tersedia dalam skala memadai, sehingga industri masih bergantung pada permintaan luar negeri.
Arah pasar global yang berubah menambah tantangan. Aditya mencontohkan lonjakan kebutuhan data center yang tidak memakai baterai berbasis nikel seperti pada kendaraan listrik. Industri intermediate bisa dibangun dan memproduksi material baterai, tetapi belum tentu seluruh hasilnya terserap.
"Mainstream mungkin bisa terbangun, tapi dia tidak bisa beroperasi secara optimal," ujarnya.
Dari dua pandangan itu, persoalan hilirisasi nikel Indonesia bukan sekadar soal membangun smelter atau pabrik. Tanpa penguasaan teknologi dan pasar domestik yang kuat, nilai tambah nikel berisiko tetap mengalir ke luar negeri.
